goresan-pena

"Kluster Mewah" Lapas Cibinong Terbongkar, Menteri Imipas Tak Mundur?

HD
Selasa, 29 September 2026 | 05:40 WIB

Jika benar terdapat warga binaan tertentu yang memperoleh fasilitas jauh berbeda karena status ekonomi, jaringan, atau kemampuan membayar, maka masalahnya bukan lagi sekadar fasilitas. Masalahnya adalah ketimpangan perlakuan di dalam institusi negara.


Dan jika fasilitas tersebut ternyata sepenuhnya merupakan rumah dinas dan fasilitas resmi bagi petugas, maka pemerintah tetap berkewajiban menjelaskan secara transparan mengapa Ombudsman menemukan kondisi yang menimbulkan dugaan berbeda, bagaimana status administrasinya, serta apakah seluruh penggunaannya sesuai dengan ketentuan.


Dalam perspektif checks and balances, keberadaan Ombudsman merupakan bagian dari mekanisme pengawasan eksternal terhadap pelayanan publik.
UU Nomor 37 Tahun 2008 menempatkan Ombudsman sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dan mendorong pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, terbuka, serta bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang.


Karena itu, temuan Ombudsman tidak semestinya diposisikan sebagai persoalan komunikasi atau perbedaan istilah antara “kluster mewah” dan “rumah dinas”. Temuan tersebut harus menjadi pintu masuk untuk membuktikan secara objektif apa yang sebenarnya terjadi.


Apalagi, setelah temuan tersebut muncul, Ditjenpas mengambil langkah menonaktifkan lima pejabat struktural Lapas Cibinong. Artinya, terdapat persoalan yang dianggap cukup serius untuk diperiksa secara internal.


Namun, teori accountability dalam administrasi publik, sebagaimana dikembangkan antara lain oleh Mark Bovens, menekankan bahwa pertanggungjawaban bukan hanya persoalan menjatuhkan sanksi kepada bawahan. Pertanggungjawaban mengharuskan pejabat yang memegang kewenangan menjelaskan tindakan, menerima pemeriksaan, dan menghadapi konsekuensi apabila kewenangan yang diberikan kepadanya gagal dijalankan sebagaimana mestinya.


Karena itu, persoalan Cibinong tidak boleh berhenti pada lima pejabat yang dinonaktifkan.


Menteri Imipas Agus Andrianto telah menyatakan akan memberikan sanksi apabila investigasi membuktikan adanya pelanggaran. Sikap tersebut penting. Tetapi ukuran keberhasilan Menteri bukan hanya seberapa banyak pejabat yang dicopot.


Ukuran yang lebih fundamental adalah apakah Kementerian Imipas mampu menjelaskan secara terbuka:
status hukum dan administratif setiap bangunan di kawasan tersebut;
siapa saja yang menggunakan fasilitas tersebut;
apakah terdapat warga binaan yang menempati fasilitas di luar prosedur;
apakah terdapat transaksi atau komersialisasi fasilitas;


Apabila investigasi membuktikan adanya penyalahgunaan fasilitas, komersialisasi kamar, pungutan, atau perlakuan istimewa kepada warga binaan, maka persoalannya harus diproses sesuai ketentuan hukum dan disiplin yang berlaku.


Dalam negara demokratis, jabatan menteri bukan sekadar posisi administratif. Ia merupakan jabatan politik yang melekat dengan tanggung jawab atas kementerian yang dipimpinnya.


Karena itu, apabila persoalan di Cibinong berkembang menjadi bukti kegagalan sistemik, bukan lagi sekadar kesalahan sejumlah petugas, maka pertanggungjawaban harus bergerak naik mengikuti struktur kewenangan. Di sinilah prinsip ministerial responsibility menjadi relevan.


Seorang menteri tidak selalu harus dianggap sebagai pelaku langsung setiap kesalahan bawahannya. Tetapi ia memiliki tanggung jawab untuk memastikan kementerian yang dipimpinnya bekerja sesuai hukum, standar profesional, dan tujuan kebijakan negara.


Maka, apabila Menteri Imipas tidak mampu memastikan investigasi berlangsung independen, tidak mampu membongkar dugaan praktik komersialisasi, tidak mampu memastikan tidak adanya perlakuan istimewa terhadap warga binaan, atau tidak mampu membangun pembenahan sistemik setelah kasus Cibinong, maka pertanggungjawaban politik atas kepemimpinan kementerian tersebut patut menjadi bagian dari evaluasi publik dan politik oleh Presiden serta lembaga-lembaga pengawasan yang berwenang.


Dalam konteks itulah isu pengunduran diri tidak seharusnya dipahami semata-mata sebagai tekanan personal kepada Agus Andrianto.

Halaman:

Terkini