"Tapi saya mau cari kerja misalnya, perlu SKCK, itu benar-benar ya, satu tuh ongkos ke kepolisiannya, ngantrenya, apakah ada biaya? Setahu saya ada ya, tapi nggak tahu ya, dicek ya kan, resmi nggak resmi gimana," ujar Habiburokhman.
Ia mengatakan seseorang yang memiliki SKCK juga tak menjamin tak ada masalah. Habiburokhman mengaku sepakat dengan Menteri HAM Natalius Pigai.
"Nah SKCK ini dari PNBP-nya gimana? Seinget saya tuh nggak signifikan gitu loh, buat apa juga capek-capek polisi ngurusin SKCK. Nggak ada jaminan orang punya SKCK, nggak bermasalah gitu loh. Ya kan," tanyanya.
"Kalau orang pernah dihukum, ya kan akan tahu, tinggal dicek di pengadilan. Kalau saya sih sepakat dengan Mister Pigai," tambahnya.
Redaksi Energi Juang