Energi Juang News, Banda Aceh- Temuan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) atas dugaan setoran uang Rp360 miliar kepada penegak hukum dari aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) harus diusut tuntas hingga ke pengadilan.
Demikian tuntutan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh.
"Aparat penegak hukum yang terlibat wajib diseret ke pengadilan. Tidak cukup hanya diumumkan, tetapi harus ada langkah nyata dalam bentuk proses hukum yang transparan ke publik," kata Direktur WALHI Aceh Ahmad Shalihin di Banda Aceh, Minggu.
Sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) Mineral dan Batubara serta Migas, DPR Aceh dalam sidang paripurna pada Kamis (25/9) melaporkan bahwa adanya dugaan setoran dana Rp360 miliar per tahun ke penegak hukum dari penambangan emas ilegal di Aceh.
Temuan hasil Pansus DPR Aceh yang dibacakan Sekretaris Pansus Nurdiansyah Alasta itu menyebutkan bahwa terdapat tambang ilegal di Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Gayo Lues, Aceh Tengah, Pidie.
Ditemukan, ada 450 titik lokasi tambang ilegal, dengan jumlah excavator yang bekerja secara aktif sebanyak 1.000 unit, dan keseluruhan excavator dalam melakukan kerja diwajibkan menyetor uang sebesar Rp30 juta per bulan kepada para penegak hukum di wilayah kerja masing-masing sebagai uang keamanan.
Jika dikalkulasikan, uang yang diperoleh dari penyetoran tersebut sebanyak Rp360 miliar per tahun. Praktik ini telah berlangsung lama dan dibiarkan tanpa ada upaya untuk memberantasnya.