Energi Juang News, Jakarta– Persidangan gugatan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memunculkan perdebatan hukum.
Pengacara penggugat, Subhan Palal, menyatakan keberatan atas langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menghadirkan dua kuasa hukum sekaligus dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
KPU menunjuk pengacara internal sekaligus kuasa dari kejaksaan. Langkah ini ditolak Subhan karena dianggap menyalahi aturan.
“Kalau sudah menunjuk kejaksaan, seharusnya kuasa lama dari KPU dicabut,” tegas Subhan, Jumat (17/10/2025).
Ia menilai hal ini bertentangan dengan Pasal 1816 KUHPerdata yang mengatur bahwa kuasa baru otomatis mencabut kuasa lama.
Menurutnya, kejelasan perwakilan hukum menjadi penting agar jalannya persidangan tidak cacat prosedur.
“Kalau tidak tertib hukum acara, putusan bisa berbahaya. Siapa sebenarnya yang mewakili?” kata Subhan.