Ia juga menepis anggapan bahwa keberatannya untuk mengulur waktu. Baginya, ini soal kepastian hukum.
Meski begitu, Subhan menyerahkan keputusan soal keberadaan dua kuasa hukum kepada majelis hakim. Ia berharap pengadilan segera menentukan jadwal sidang selanjutnya.
Perkara ini sendiri bermula dari gugatan Subhan terhadap Gibran terkait dugaan ketidaksesuaian ijazah SMA yang dipakai untuk memenuhi syarat pencalonan wakil presiden.
Tak tanggung-tanggung, Subhan menggugat ganti rugi Rp125 triliun dengan dalil ijazah Gibran tidak sah.
Mediasi sebelumnya telah digelar, namun gagal. Salah satu tuntutan Subhan adalah Gibran mundur dari jabatan wapres dan meminta maaf kepada publik.
KPU sebagai pihak tergugat II menolak permintaan itu, sehingga perkara berlanjut ke tahap persidangan.
Kasus ini menyedot perhatian publik karena menyangkut legitimasi pendidikan pejabat negara dan kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu.
Banyak pihak menilai sengketa ini bisa berdampak luas pada citra demokrasi dan stabilitas politik nasional.