Energi Juang News, Konawe Utara- INDONESIA Corruption Watch (ICW) mempertanyakan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang menghentikan penyidikan dugaan korupsi tambang nikel di Konawe Utara. Kasus tersebut menyeret mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, dalam perkara suap dan penyalahgunaan wewenang.
SP3 Dinilai Bentuk Kemunduran KPK
Menurut ICW, keputusan KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) justru menambah daftar kasus besar yang berhenti tanpa kejelasan publik. “SP3 ini bukan hanya menambah daftar perkara yang dihentikan, tapi juga dapat dilihat sebagai dampak dari penghancuran KPK secara sistemik sejak 2019,” ujar Peneliti ICW Wana Alamsyah dalam keterangan tertulis, Ahad (28/12/2025).
ICW menilai, kewenangan menerbitkan SP3 berpotensi disalahgunakan karena bisa saja tidak berlandaskan pertimbangan objektif. Penghentian penyidikan seperti itu, kata ICW, sulit diuji akuntabilitasnya di hadapan masyarakat.
SP3 Sudah Terbit Setahun Lalu
KPK mengonfirmasi bahwa SP3 untuk perkara Aswad Sulaiman terbit pada Desember 2024. Namun, ICW mencatat nama Aswad tidak tercantum dalam laporan tahunan KPK maupun laporan Dewan Pengawas. ICW juga menyoroti keterlambatan hampir satu tahun sebelum KPK menyampaikan keputusan itu kepada publik.
Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019, setiap penghentian penyidikan wajib dilaporkan kepada Dewan Pengawas dalam 14 hari. ICW menilai keterlambatan ini menunjukkan lemahnya transparansi KPK.