Dugaan Suap Tambang Rp13 Miliar
Dalam kasus ini, KPK sempat menjerat Aswad dengan dua tuduhan: kerugian keuangan negara dan dugaan suap. Pada 2022, penyidik sempat memeriksa sejumlah pimpinan perusahaan tambang seperti Direktur PT Sinar Jaya Ultra Utama Herry Asiku, dan Direktur Utama PT KMS 27 Tri Wicaksono (Soni).
Informasi yang dihimpun menunjukkan Aswad diduga menerima suap sekitar Rp13 miliar dari 18 perusahaan tambang nikel, sebagian di antaranya memiliki hubungan dengan perwira tinggi kepolisian. SP3 itu disebut terbit beberapa hari setelah pimpinan KPK periode 2024–2029, termasuk Setyo Budiyanto, dilantik.
Jejak Kasus Sejak 2017
Kasus ini bermula sejak 2017. KPK menuduh Aswad menyalahgunakan kewenangan dalam menerbitkan izin usaha pertambangan nikel periode 2007–2014, yang diduga merugikan negara hingga Rp2,7 triliun. Ia juga dicurigai mencabut kuasa pertambangan PT Antam Tbk secara sepihak dan memberi izin kepada delapan perusahaan swasta.
Dalam prosesnya, KPK sempat berencana memanggil sejumlah pejabat lain, termasuk Dirjen Bea dan Cukai saat itu, Heru Pambudi, pada 2019. Namun hingga kini, kasus ini berakhir tanpa penjelasan mendalam dari lembaga antikorupsi tersebut.
Redaksi Energi Juang News