hukum

Usulan Penghapusan SKCK Tuai Pro-Kontra

HD
Sabtu, 29 Maret 2025 | 10:17 WIB




"Ketika itu dirasakan menghambat, tentu kita hanya memberikan suatu catatan-catatan. Karena SKCK adalah surat keterangan catatan dalam kejahatan atau kriminalitas. Ini tersimpan dalam satu catatan di kepolisian," pungkasnya.





Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut sepakat usulan Kementerian HAM jika Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dihapus. Habiburokhman menilai dokumen tersebut tak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP).





"Saya sih sepakat ya, alasannya apa sih SKCK itu kan susah juga. Orang itu kalau terbukti dipidana kan masyarakat tahu aja tanpa perlu SKCK. Kalau dulu kan namanya surat keterangan kelakuan baik, baiknya menurut apa. Sekarang kan manfaatnya apa? Dari segi PNBP itu kan nggak signifikan," kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/3).





Habiburokhman menyebut rekam jejak pidana seseorang tak bisa ditutupi dari publik. Ia sepakat adanya usulan SKCK untuk dihapus.





"Kalau saya pribadi, saya, tapi kan saya Ketua Komisi III tentu pendapat pribadi saya ngaruh banget kan, menurut saya sih sepakat nggak usah SKCK," ujar politikus Partai Gerindra itu.





"Untuk semua, semua. Kan tinggal berlaku ini aja, kalau ketentuan, apa namanya, orang nggak pernah dipidana dalam pemilu segala macam, kan orang sudah tahu semua kalau pernah dipidana," tambahnya.





Ia menilai pembuatan SKCK juga membatasi seseorang dalam hal mencari pekerjaan. Ia menjabarkan beberapa pertimbangan SKCK baiknya ditiadakan saja.


Halaman:

Terkini

Copet Salah Pilih Target Kepergok Siswi Pramuka

Kamis, 19 November 2026 | 13:00 WIB

Kasus Makar Listyo Sigit Masuk Tahap Penyidikan

Selasa, 17 November 2026 | 15:54 WIB

Kantor Megaspeed Cabang Indonesia Digeledah, Mengapa?

Selasa, 17 November 2026 | 15:22 WIB