Ahmad Shalihin menyampaikan, temuan DPRA tersebut menjadi bukti kuat adanya praktik mafia tambang yang selama ini melanggengkan perusakan lingkungan dan kerugian negara.
Fakta ini, kata dia, bukan hal yang baru dan sudah berlangsung puluhan tahun. Momentum ini, diharapkan dapat dituntaskan dan diselesaikan sampai ke akarnya serta dapat dihentikan PETI yang mengancam ekologis di Aceh.
Langkah ini penting mengingat selama ini aktor lapangan seperti pekerja tambang kecil yang justru menjadi kambing hitam, sementara pelaku besarnya dilindungi.
Karena itu, WALHI mendesak polisi harus berani membongkar aktor utama dan penyandang dana.
Tambang ilegal tidak mungkin berjalan masif tanpa adanya modal besar, peralatan berat, serta jaringan distribusi.
"Aparat kepolisian harus membuktikan keberanian dan independensinya dengan mengungkap siapa pemodal, siapa yang mengendalikan jaringan, serta siapa yang menikmati keuntungan dari perusakan hutan dan sungai di Aceh," ujarnya.
Sebenarnya, tambah dia, kerugian lingkungan jauh lebih besar dari angka Rp360 miliar.
Kerusakan hutan, pencemaran sungai oleh merkuri dan sianida, serta hilangnya sumber air bersih masyarakat jauh lebih mahal dibandingkan hitungan kerugian keuangan negara.
Maka, pemerintah dan aparat tidak boleh hanya berhenti pada isu uang, tetapi juga wajib melakukan pemulihan ekologi.
Karena itu, tidak cukup hanya pendekatan hukum pidana biasa, melainkan harus melibatkan KPK untuk menelusuri aliran dana, termasuk ke aparat, pejabat, maupun politisi yang menikmati keuntungan dari PETI.
"Jika aparat penegak hukum serius, maka ini adalah momentum untuk membongkar habis praktik tambang ilegal di Aceh. Namun bila temuan ini berhenti hanya sebagai “isu sesaat”, publik akan semakin kehilangan kepercayaan terhadap institusi hukum," demikian Shalihin.