• Minggu, 22 November 2026

Konsolidasi Bamusi Jogjakarta, Sirra Prayuna Tekankan Urgensi Lembaga Bantuan Hukum untuk Dhuafa

Photo Author
Hiski Darmayana, EnergiJuangNews.com
- Sabtu, 21 November 2026 | 10:31 WIB

Energi Juang News, Jakarta – DPP Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI) melakukan silaturahmi dan konsolidasi dengan DPD PDI Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sabtu, 21 November 2026. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menyosialisasikan program-program BAMUSI untuk memperluas peran organisasi dalam mengembangkan dakwah Islam kebangsaan.

Pertemuan yang berlangsung hangat itu tidak hanya membahas penguatan struktur kepengurusan BAMUSI di tingkat daerah, tetapi juga mendiskusikan sejumlah agenda strategis yang akan dijalankan ke depan. Salah satu perhatian utama adalah bagaimana BAMUSI dapat hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui program keagamaan, sosial, pendidikan, hingga advokasi hukum.

Sejumlah pengurus DPP BAMUSI hadir dalam pertemuan tersebut. Di antaranya, Dr. H. Abidin Fikri, Wakil Ketua Umum Bidang Internal sekaligus anggota DPR RI Komisi VIII; Dr. H. Edy Wuryanto, Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan sekaligus anggota DPR RI Komisi VIII; KH. Elang Mangkubumi, Ketua Bidang Keanggotaan dan Pengembangan Organisasi; serta H. Sirra Prayuna, SH., MH., Ketua Bidang Hukum, HAM, Perundang-undangan dan Kebijakan Publik.

Turut hadir M. Afthon Lubbi, S.Kom.I., Ketua Bidang Komunikasi dan Teknologi Digital, serta Ahmad Fanani, S.E., Ak., Kepala Kesekretariatan DPP BAMUSI.

Sementara itu, dari jajaran DPD PDI Perjuangan DIY hadir Yan Kurnia Kustanto, SE., Sekretaris DPD DIY; Andriania Wulandari, SE., Wakil Sekretaris Bidang Internal; Yustia Yuyut, Wakil Ketua Bidang Organisasi; dan KH. Masyhuri, Wakil Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan.

Dalam diskusi tersebut, kedua pihak membicarakan pentingnya membangun kepengurusan BAMUSI yang solid dan berjenjang. Konsolidasi organisasi dinilai menjadi fondasi penting agar program-program yang telah dirancang di tingkat pusat dapat diterjemahkan menjadi kegiatan nyata di daerah. Dengan demikian, BAMUSI tidak berhenti sebagai organisasi sayap partai yang bergerak dalam bidang keagamaan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi langsung bagi kehidupan sosial masyarakat.

Salah satu gagasan yang mendapat perhatian dalam pertemuan itu adalah penguatan peran BAMUSI di bidang bantuan hukum. Ketua Bidang Hukum, HAM, Perundang-undangan dan Kebijakan Publik DPP BAMUSI, H. Sirra Prayuna, menekankan pentingnya kehadiran partai politik dan organisasi kemasyarakatan untuk membela masyarakat kecil yang menghadapi persoalan hukum, terutama mereka yang menjadi korban ketidakadilan akibat persoalan struktural.

Menurut Sirra, persoalan hukum tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan memastikan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dalam praktiknya, masyarakat miskin kerap menghadapi keterbatasan akses terhadap pendampingan hukum, informasi, maupun sumber daya untuk memperjuangkan hak-haknya. Ketimpangan tersebut membuat kelompok dhuafa berada dalam posisi yang lebih rentan ketika berhadapan dengan proses hukum.

Karena itu, ia memandang perlu adanya langkah konkret agar masyarakat kecil tidak berjalan sendirian ketika menghadapi persoalan hukum. Kehadiran organisasi politik dan keagamaan, menurut dia, harus memiliki makna lebih luas daripada sekadar aktivitas politik dan konsolidasi internal. Organisasi juga perlu menjadi ruang pengabdian yang memberikan perlindungan dan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Sebagai bentuk konkret dari gagasan tersebut, Sirra yang dikenal sebagai pengacara kondang itu menyampaikan rencana pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BAMUSI yang secara khusus memberikan pendampingan kepada kaum dhuafa. Lembaga ini diarahkan untuk membantu masyarakat kecil yang menjadi korban ketidakadilan hukum struktural, sekaligus membuka akses terhadap pendampingan dan advokasi bagi mereka yang selama ini kesulitan memperoleh bantuan hukum.

Gagasan tersebut sejalan dengan semangat Islam kebangsaan yang menjadi landasan gerakan BAMUSI. Nilai-nilai keislaman, menurut kerangka gerakan tersebut, tidak cukup diwujudkan melalui kegiatan dakwah dan ibadah semata, tetapi juga harus tercermin dalam keberpihakan terhadap keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang lemah.

Pertemuan konsolidasi di Yogyakarta ini menjadi salah satu langkah untuk memperkuat sinergi antara DPP BAMUSI dan jajaran PDI Perjuangan di daerah. Dengan penguatan struktur organisasi dan program kerja yang terarah, BAMUSI diharapkan dapat mengembangkan peran strategisnya dalam membangun kehidupan beragama yang moderat, memperkuat kebangsaan, serta memperjuangkan kepentingan masyarakat luas.

Kehadiran jajaran DPP BAMUSI disambut hangat dan penuh antusiasme oleh pengurus DPD PDI Perjuangan DIY. Suasana akrab yang terbangun sepanjang pertemuan mencerminkan semangat kebersamaan untuk memperkuat organisasi sekaligus menyinergikan agenda perjuangan Islam kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Redaksi Energi Juang News

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Hiski Darmayana

Tags

Terkini

X