Data BPS 2019 mengungkapkan, ada 42.471 desa di dalam atau sekitar kawasan hutan. Dan data Sensus Pertanian BPS 2023 pun mencatat ada 2,19 juta petani gurem di wilayah kawasan hutan.
Sehingga desa-desa itu harus dikosongkan, serta para petani itu harus pergi apabila negara melalui Satgas PKH bertindak.
Di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) misalnya, banyak warga sudah menempati kawasan itu sejak 1998. Mereka bahkan telah memegang sertifikat hak milik (SHM), jauh sebelum TNTN ditetapkan sebagai calon taman nasional pada 2004.
Hal serupa terjadi di desa Ujung Gading, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Status desa ini sebagai pemukiman tua yang eksis sejak masa kolonial, tak berarti ketika pemerintah menetapkan sebagian besar wilayah itu sebagai kawasan hutan negara. Maknanya, masyarakat di desa itu harus tergusur dari tempat kelahiran mereka.
Jadi fakta-fakta itu membuktikan pengabaian rakyat, baik masyarakat adat maupun petani, yang tempat tinggalnya dijadikan kawasan hutan oleh negara.
Padahal, di Ujung Gading, masyarakat selama ini telah menanam sawit secara tradisional di lahan-lahan kecil mereka. Sejatinya, hal itu membuat mereka tak layak digusur oleh negara.
Sebab dalam Pasal 12A, 17A, dan 110B Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU-P3H), petani kecil yang telah mengelola lahan selama lebih dari lima tahun diberi ruang untuk tetap memberdayakan lahan mereka tanpa harus terancam pemidanaan atau penggusuran.
Bisa disimpulkan, masyarakat adat dan petani di Tesso Nilo, Ujung Gading maupun tempat-tempat lain bukanlah perambah pencaplok tanah, atau perusak hutan, tetapi komunitas yang mewarisi tanah itu dari leluhurnya.