Ketika mereka terancam tergusur oleh Satgas PKH, hal itu menunjukkan kebijakan konservasi ala pemerintah merupakan kebijakan yang eksklusif. Rezim konservasi yang digunakan negara mengabaikan dimensi sosial dan sejarah.
Negara bertindak sepihak dengan menetapkan kawasan hutan, lalu menguasainya. Tidak ada ruang dialog dengan rakyat yang sudah puluhan tahun tinggal dan bermata pencarian di kawasan itu. Pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat pun tak ada.
Dan yang lebih memprihatinkan, tanah-tanah hasil penertiban itu justru diserahkan kepada korporasi, dalam hal ini BUMN. Sehingga, kebijakan penguasaan lahan oleh Satgas PKH ini sejatinya bukan berlandaskan spirit konservasi, tapi eksploitasi.
Hal ini hanya akan memperparah ketimpangan dan membuka ruang bagi terjadinya konflik agraria. Sebab akar konflik agraria yang terjadi selama ini berakar dari kesalahan kebijakan masa lalu, ketika penunjukan kawasan hutan mengabaikan keberadaan masyarakat yang sudah lama tinggal dan mengolah lahan di kawasan itu.
Celakanya, rezim Prabowo-Gibran mengulangi kesalahan itu. Seakan, kita bersiap menghitung jumlah rakyat, baik petani maupun masyarakat adat, yang akan menjadi korban kesalahan kebijakan agraria rezim ini.
Redaksi Energi Juang News