Oleh Hiski Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai bahwa kasus keracunan massal dalam proyek makan bergizi gratis atau MBG tidak melanggar HAM, atau tak memenuhi unsur-unsur pelanggaran HAM.
Menurut sang Menteri, unsur pelanggaran HAM terpenuhi bila negara lalai maupun dengan sengaja membiarkan keracunan terjadi.
Kini mari kita telaah fakta berikut substansi. Jumlah keracunan dalam program MBG terus meningkat. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat setidaknya ada 8.000 orang yang mengalami keracunan MBG.
Tak perlu dulu kita membahas lebih jauh mengenai kesesuaian peristiwa ini dengan kriteria pelanggaran HAM. Fakta bahwa muncul ribuan kasus keracunan itu saja sudah bisa menjadi bukti gagalnya negara dalam menjamin hak dasar masyarakat atas pangan yang sehat dan aman.
Penting untuk diketahui, termasuk oleh sang Menteri HAM, bahwa penegasan hak atas pangan sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 25 ayat 1, yakni:
"Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya"