Hak atas pangan juga ditegaskan dalam ICESCR (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)
Pasal 11 ayat (1) ICESCR menegaskan:
"Negara-Negara Peserta Kovenan mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan layak bagi dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian dan perumahan layak, serta perbaikan kondisi hidup terus-menerus."
Pemerintah Indonesia juga telah mengakui hak warga negaranya atas pangan melalui pasal 27 UUD 1945 dan UU No. 7/1996 tentang Pangan.
Artinya, hak atas pangan dan ragamnya, adalah sebuah hak asasi manusia yang melindungi hak seseorang akan ketersediaan pangan, termasuk mendapatkan makanan layak.
Dan negara dibebani kewajiban untuk memenuhi hak tersebut, sebagaimana hak asasi manusia lainnya. Negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan yang terjangkau dan bergizi atau sehat.
Oleh karena itu, pengabaian terhadap hak rakyat atas pangan yang sehat sebagaimana tampak dalam berbagai peristiwa keracunan MBG, sejatinya bisa dianggap sebagai pelanggaran hak-hak asasi manusia oleh negara.
Bahkan, ketika keracunan MBG dibiarkan secara terus menerus, negara bisa dikatakan menulai pemusnahan generasi secara tak langsung.