• Kamis, 19 November 2026

Polisi Rantis Pelindas Ojol: Nyawa Dibungkam dengan “Permohonan Maaf”

Photo Author
ET, EnergiJuangNews.com
- Jumat, 10 Oktober 2025 | 15:00 WIB


Oleh : Esteria Tamba
(Penulis,Aktivis)





Kasus penumpang rantis Brimob yang melindas pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan hingga tewas adalah luka terbuka demokrasi yang terus berdarah. Meski insiden itu telah memicu kemarahan publik dan tuntutan pertanggungjawaban, tiga anggota Brimob yang duduk di kursi penumpang Bripda Mardin, Bharaka Jana Edi, dan Bharaka Yohanes David akhirnya hanya dijatuhi sanksi permintaan maaf dan penempatan khusus (patsus) selama 20 hari melalui Komisi Kode Etik Polri.





Sanksi “minta maaf” itu menjadi penghinaan terselubung terhadap darah Affan. Nyawa seorang manusia, yang direnggut dalam aksi protes di mana orang-orang turun ke jalan menuntut keadilan, direspons dengan kata “maaf” dan administratif ringan. Sebuah tragedi yang harusnya memicu reformasi kekerasan aparat, malah disulap menjadi drama etik tanpa konsekuensi nyata.





Sebanyak 7 orang anggota Brimob terlibat dalam insiden tersebut dua di antaranya sebagai sopir (Bripka Rohmad) dan Kompol Kosmas sebagai pendamping depan rantis dan salah satu, Kompol Kosmas, telah dijatuhi sanksi pemecatan dalam sidang etik sebelumnya.





Namun, mereka yang duduk di belakang yang secara fisik menjadi beban dan kekuatan fatal hanya “diminta maaf”. Kekuasaan aparat terbungkus kedok keadilan ringan.





Apa yang paling menyakitkan: aktivis dan rakyat yang mati memperjuangkan keadilan di jalanan kini berpotensi “mati sia-sia” dalam narasi resmi negara. Karena ketika negara menganggap korban sebagai “insiden etik biasa”, pesan moral yang disampaikan adalah: nyawa rakyat bisa dikorbankan, asal aparat tetap terselamatkan.





Dalam kerangka kritis aktivis, ini adalah gambaran nyata dari politik kekerasan yang tak diaudit. Penindakan aparat atas rakyat terlebih ketika rakyat memprotes kebijakan institusional berubah menjadi sah jika diselimuti struktur institusi yang abai. Negara membiarkan kekerasan terulang karena sanksi ringan memberi sinyal bahwa “penumpas demonstrasi” tidak perlu takut.


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: ET

Tags

Terkini

X