Kita harus membongkar narasi bahwa “keadilan sudah ditegakkan” ketika polisi hanya “diminta maaf”. Keadilan sejati akan menuntut pemidanaan, pencopotan jabatan, audit independen atas tindakan polisi, serta reformasi struktural kelembagaan keamanan negara. Polisi yang melindas orang di depan massa tidak boleh kembali ke rutinitas tanpa pertanggungjawaban memadai.
Perspektif baru yang harus digelorakan publik: nyawa sebagian rakyat bukanlah harga murahan dalam politik keamanan negara. Jika negara terus membiarkan korban demo aktivis, pekerja, mahasiswa dibungkam dengan labelling “insiden etik” dan “permintaan maaf”, maka kita menciptakan budaya impunitas sistemik.
Negara harus dijadikan instrumen publik yang menghormati nyawa, bukan alat represi yang membungkam korban dengan wacana etik ringan. Jika polisi rantis boleh melindas tanpa konsekuensi berat, maka siapa sejatinya yang dilindungi oleh hukum di negeri ini? Apakah negara ini milik rakyat atau milik aparat di balik senjata dan ledakan gas air mata?
Redaksi Energi Juang News