• Kamis, 19 November 2026

Militer di Tambang Ilegal: Solusi Instan yang Mengikis Demokrasi

Photo Author
ET, EnergiJuangNews.com
- Senin, 24 November 2025 | 17:00 WIB


Esteria Tamba
(Aktivis, Penulis)





Maraknya penambangan ilegal (PETI) di seluruh Indonesia tak dimungkiri telah menjadi ancaman serius yang merusak lingkungan, merugikan negara miliaran rupiah, dan memicu konflik sosial.





Menghadapi masalah pelik ini, pemerintah mengambil jalan pintas dengan melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam operasi penertiban, seperti yang terjadi di Bangka Belitung. Sekilas, pengerahan militer tampak sebagai solusi tegas dan cepat. Namun, jika dianalisis lebih dalam, kebijakan ini bukanlah jawaban, melainkan gejala dari kegagalan tata kelola sipil dan sebuah langkah mundur yang berbahaya bagi supremasi hukum dan demokrasi di Indonesia.





Pelibatan TNI di Tambang Ilegal dan Ancaman terhadap Supremasi Sipil





Pemerintah dan TNI berdalih bahwa keterlibatan ini memiliki dasar hukum, merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penertiban Kawasan Hutan dan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang diatur dalam UU TNI. Menurut argumen ini, kekayaan alam adalah bagian dari kepentingan dan pertahanan nasional. Namun, perspektif ini meregangkan konsep "pertahanan negara" hingga keluar dari esensi utamanya. Mandat utama TNI, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004, adalah alat pertahanan negara untuk menghadapi ancaman militer dari luar dan menjaga keutuhan wilayah, bukan mengambil alih fungsi penegakan hukum di ranah sipil.





Baca juga : Pengalihan Tambang Emas Agincourt: Jangan Terjerumus ke Kapitalisme Negara!





Tugas menindak pelanggaran hukum seperti penambangan ilegal secara fundamental berada di pundak Kepolisian, Kejaksaan, dan kementerian terkait. Ketika TNI turut melakukan penangkapan dan penyitaan, terjadi tumpang tindih dan penyimpangan kewenangan yang serius.





Risiko Dwifungsi ABRI Gaya Baru dan Menguatnya Militerisme





Pelibatan militer dalam urusan sipil seperti ini adalah pengkhianatan terhadap salah satu amanat terpenting Reformasi 1998, yaitu memisahkan dengan tegas peran militer dari ranah domestik dan politik. Kebijakan ini berisiko membangkitkan kembali Dwifungsi ABRI gaya baru, di mana militer secara perlahan ditarik kembali untuk menangani masalah-masalah sosial dan keamanan internal yang seharusnya menjadi domain institusi sipil. Kritik dari berbagai organisasi masyarakat sipil secara konsisten menyuarakan keprihatinan bahwa revisi UU TNI dan praktik di lapangan semakin membuka ruang bagi militerisme untuk masuk ke kehidupan sipil, yang pada akhirnya melemahkan prinsip supremasi sipil.


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.
Halaman:

Editor: ET

Tags

Terkini

X