• Kamis, 19 November 2026

Militer di Tambang Ilegal: Solusi Instan yang Mengikis Demokrasi

Photo Author
ET, EnergiJuangNews.com
- Senin, 24 November 2025 | 17:00 WIB



Penggunaan aparat bersenjata lengkap untuk menghadapi penambang yang sering kali merupakan masyarakat sipil yang terdesak kondisi ekonomi adalah bentuk penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force) dan menciptakan iklim militerisasi yang berbahaya bagi keselamatan warga.





Akar Masalah Tambang Ilegal: Penegakan Hukum Lemah dan Korupsi Sistemik





Pada intinya, keputusan untuk mengerahkan TNI bukanlah cerminan kekuatan, melainkan pengakuan atas kelemahan institusi sipil. Penambangan ilegal bisa merajalela bukan karena negara kurang alat pemaksa, tetapi karena penegakan hukum yang lemah, korupsi yang sistemik, dan ketiadaan alternatif ekonomi bagi masyarakat.





Berbagai investigasi menunjukkan bagaimana praktik tambang ilegal sering kali dibekingi oleh oknum aparat dan pejabat, bahkan melibatkan korporasi besar dalam skema yang terorganisir. Mengirim tentara ke lokasi tambang hanya menyentuh permukaan tanpa pernah mengakar pada borok sesungguhnya, yaitu kegagalan tata kelola sumber daya alam dan korupsi. Ini adalah jalan pintas yang menghindari kerja sulit untuk mereformasi kepolisian, membersihkan birokrasi dari korupsi, dan menciptakan keadilan ekonomi.





Solusi Jangka Panjang: Perkuat Institusi Demokrasi, Bukan Laras Senjata





Jalan keluar dari krisis tambang ilegal bukanlah dengan laras senjata militer, melainkan dengan penguatan fundamental institusi demokrasi. Pemerintah harus berinvestasi dalam meningkatkan kapasitas, integritas, dan akuntabilitas Kepolisian sebagai penegak hukum utama.





Selain itu, upaya pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam harus digalakkan tanpa pandang bulu, sambil menciptakan program ekonomi alternatif yang berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar area tambang. Menyerahkan tugas ini kepada TNI mungkin memberikan hasil instan yang memuaskan di permukaan, tetapi secara jangka panjang, praktik ini mengikis fondasi demokrasi, melemahkan supremasi hukum, dan menjauhkan Indonesia dari cita-cita negara hukum yang modern dan akuntabel.





Redaksi Energi Juang News


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.
Halaman:

Editor: ET

Tags

Terkini

X