• Kamis, 19 November 2026

Pasukan Perdamaian Gaza: Ciptakan Perdamaian atau Alat Kepentingan AS?

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Kamis, 12 Februari 2026 | 06:00 WIB


Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)





Rencana Indonesia mengirim sekitar 8.000 pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina, sekilas tampak sebagai wujud konsistensi sikap Indonesia yang sejak lama mendukung perjuangan rakyat Palestina. Namun, di balik narasi kemanusiaan tersebut, tersimpan persoalan serius yang patut dikritisi secara jernih dan mendalam: jangan sampai Indonesia justru terjebak menjadi alat kepentingan geopolitik Amerika Serikat (AS).





Rencana 8.000 Pasukan Perdamaian Indonesia di Gaza dan Peran Board of Peace





Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Pasukan perdamaian yang direncanakan akan berada di bawah naungan Board of Peace, sebuah dewan perdamaian yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Dalam perspektif hubungan internasional kritis, struktur komando dan institusionalisasi misi perdamaian sangat menentukan arah politik dari operasi tersebut.





Seperti ditegaskan Robert Cox, “theory is always for someone and for some purpose.” Artinya, setiap tatanan internasional dan institusi global tak pernah netral; ia selalu merefleksikan kepentingan kekuatan dominan. Dalam kerangka teori hegemony ala Antonio Gramsci yang kemudian dikembangkan dalam studi hubungan internasional, AS tidak hanya mengandalkan kekuatan militer (hard power), tetapi juga membangun legitimasi melalui institusi dan wacana global (soft power). Misi perdamaian di bawah inisiatif AS berpotensi menjadi instrumen hegemoni—membungkus kepentingan strategis dengan bahasa kemanusiaan dan stabilitas regional.





Jika Indonesia masuk tanpa posisi tawar yang jelas, maka kontribusi pasukan perdamaian justru dapat melegitimasi agenda politik AS di Timur Tengah.





Spirit Politik Luar Negeri Bebas Aktif: Warisan Bung Karno dan Bung Hatta





Padahal, sejarah politik luar negeri Indonesia secara tegas menolak subordinasi semacam ini.





Bung Karno, melalui Konferensi Asia-Afrika 1955 dan pencetusan Gerakan Non-Blok, menempatkan Indonesia sebagai kekuatan moral dunia ketiga yang menolak dominasi blok besar, baik Barat maupun Timur. Prinsip Non-Blok bukan sekadar sikap netral, melainkan keberpihakan aktif pada kemerdekaan bangsa-bangsa tertindas dan penolakan terhadap imperialisme dalam segala bentuknya.


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Tags

Terkini

X