Baca juga : Soal BoP, Vatikan Lebih Progresif dari Prabowo dan Ormas Islam
Sementara itu, Bung Hatta merumuskan politik luar negeri Indonesia sebagai “bebas dan aktif”. Bebas berarti tidak terikat pada kepentingan kekuatan besar mana pun; aktif berarti berperan dalam menciptakan perdamaian dunia berdasarkan keadilan sosial. Dalam esainya Mendayung di Antara Dua Karang, Hatta menegaskan bahwa Indonesia harus mampu menjaga kedaulatan sikap, bahkan ketika terlibat dalam dinamika internasional yang kompleks.
Jika pasukan perdamaian Indonesia di Gaza berada di bawah struktur komando yang secara politis dikendalikan AS, maka prinsip “bebas” itu menjadi ilusi. Indonesia berisiko terjebak dalam apa yang oleh para pemikir dependensia, seperti Andre Gunder Frank, disebut sebagai satellite state behavior—negara berkembang yang secara tidak sadar melayani kepentingan negara pusat, meski dengan niat mulia.
Lebih jauh, konteks Palestina tidak bisa dilepaskan dari konflik kolonial yang masih berlangsung. Edward Said telah lama mengingatkan bahwa wacana Barat tentang Timur Tengah kerap sarat bias orientalis, yang pada akhirnya membenarkan intervensi politik dan militer.
Dalam konteks ini, misi perdamaian yang tidak independen justru dapat mengaburkan akar konflik: pendudukan, ketidakadilan struktural, dan pelanggaran hak asasi manusia oleh Israel yang selama ini mendapat perlindungan politik AS.
Syarat Keterlibatan Indonesia: Mandat Multilateral yang Independen dan Anti-Imperialisme
Karena itu, Pemerintah Prabowo perlu berhati-hati dan transparan. Keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian Gaza hanya dapat dibenarkan jika benar-benar berada di bawah mandat multilateral yang sah dan independen, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta tidak tunduk pada agenda sepihak negara adidaya. Tanpa itu, langkah tersebut bukan hanya berisiko secara geopolitik, tetapi juga mencederai warisan ideologis para pendiri bangsa.
Membela Palestina tidak cukup dengan mengirim pasukan. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap langkah Indonesia di panggung global tetap setia pada prinsip anti-imperialisme, Non-Blok, dan politik luar negeri bebas aktif. Jika tidak, Indonesia bukan sedang memperjuangkan perdamaian, melainkan sedang—sadar atau tidak—mendayung perahu kepentingan Amerika Serikat.
Redaksi Energi Juang News