• Kamis, 19 November 2026

Bayang-Bayang Militerisasi di Balik Koperasi Merah Putih

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Kamis, 19 Februari 2026 | 06:00 WIB



Ketika tentara diberi kewenangan mempercepat pembangunan gedung koperasi, batas antara fungsi pertahanan dan fungsi sipil menjadi kabur. Lebih jauh, Alfred Stepan dalam Rethinking Military Politics memperingatkan tentang bahaya “prerogatif militer” yang meluas ke ruang-ruang kebijakan publik.





Demokrasi yang sehat mensyaratkan kontrol sipil yang efektif atas militer, bukan sebaliknya. Jika militer dilibatkan dalam proyek ekonomi berbasis masyarakat, relasi kuasa dapat bergeser: aparat bersenjata berpotensi menjadi aktor dominan dalam pengambilan keputusan lokal.





Koperasi sebagai Ruang Sipil





Koperasi, secara historis dan ideologis, adalah instrumen ekonomi rakyat yang lahir dari kesadaran kolektif warga. Prinsip-prinsip koperasi—sukarela, partisipatif, demokratis—berbasis pada kesetaraan antaranggota.





Masuknya institusi militer yang bersifat hierarkis dan komando ke dalam ekosistem ini menciptakan paradoks struktural. Dalam perspektif Antonio Gramsci, dominasi tidak selalu hadir melalui kekerasan, tetapi juga melalui hegemoni institusional.





Ketika militer menjadi bagian dari proyek ekonomi rakyat, legitimasi sosialnya meluas ke ranah yang sebelumnya dikelola masyarakat sipil. Ini berpotensi menciptakan normalisasi kehadiran militer dalam kehidupan sehari-hari warga.





Louis Althusser bahkan membedakan antara aparatus represif negara dan aparatus ideologis negara. Militer, sebagai aparatus represif, memiliki fungsi utama menjaga keamanan dengan legitimasi penggunaan kekuatan. Membawanya ke ruang ekonomi sipil berisiko mencampuradukkan fungsi represif dengan fungsi sosial-ekonomi, sehingga memperluas pengaruh koersif secara laten.





Mengingkari Amanat Reformasi





Reformasi tidak sekadar mengganti rezim; ia adalah proyek pembatasan kekuasaan. Salah satu capaian terpentingnya adalah penegasan supremasi sipil.





Ketika TNI terlibat dalam proyek koperasi melalui kerja sama korporasi negara seperti PT Agrinas Pangan Nusantara, muncul preseden bahwa militer dapat kembali berperan dalam pembangunan non-pertahanan. Argumen bahwa keterlibatan militer hanya bersifat teknis—misalnya untuk percepatan pembangunan gedung—tidak cukup meredakan kekhawatiran.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Tags

Terkini

X