Dalam praktik politik, perluasan peran sering dimulai dari justifikasi pragmatis. Jika pembangunan koperasi membutuhkan percepatan, mengapa bukan kementerian teknis, pemerintah daerah, atau badan usaha sipil yang diperkuat kapasitasnya?
Demokrasi tidak hanya diukur dari pemilu, tetapi juga dari pembagian fungsi yang jelas antara institusi bersenjata dan otoritas sipil. Pengaburan batas ini berisiko menggerus akuntabilitas.
Militer tidak dirancang untuk tunduk pada mekanisme transparansi publik yang sama dengan lembaga sipil dalam proyek ekonomi.
Jalan Keluar: Kembali ke Prinsip
Negara tentu memiliki kewajiban mempercepat pembangunan ekonomi rakyat. Namun, cara yang ditempuh harus konsisten dengan prinsip konstitusional dan amanat reformasi.
Profesionalisme TNI justru akan terjaga bila ia difokuskan pada tugas pokok pertahanan negara, bukan pada proyek-proyek ekonomi. Koperasi Merah Putih semestinya menjadi simbol kemandirian rakyat, bukan simbol kembalinya militer ke ruang-ruang sipil.
Bila demokrasi ingin dipertahankan, supremasi sipil tidak boleh dinegosiasikan atas nama efisiensi pembangunan. Sejarah Indonesia telah memberi pelajaran: ketika militer melampaui fungsi pertahanan, demokrasi selalu berada di ujung tanduk.
Menjaga jarak yang sehat antara tentara dan urusan ekonomi rakyat bukanlah bentuk antipati terhadap militer. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk penghormatan terhadap profesionalisme militer sekaligus kesetiaan pada cita-cita reformasi—mewujudkan negara yang demokratis, di mana senjata tunduk pada kehendak sipil, bukan menjadi aktor dalam dinamika ekonomi masyarakat.