• Kamis, 19 November 2026

Soal BoP, Vatikan Lebih Progresif dari Prabowo dan Ormas Islam

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Jumat, 20 Februari 2026 | 06:00 WIB


Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)





Penolakan Takhta Suci Vatikan untuk berpartisipasi dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian untuk Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menghadirkan ironi yang layak direnungkan. Di saat sejumlah elite politik dan organisasi masyarakat di Indonesia justru menyatakan kesiapan bergabung dalam skema tersebut, sikap Vatikan memperlihatkan posisi moral dan politik yang lebih progresif—bahkan lebih konsisten—dalam membaca konflik Palestina-Israel.





Diplomasi Moral dan Independensi Vatikan





Sebagai subjek hukum internasional, Vatikan (Takhta Suci) memiliki tradisi panjang dalam diplomasi moral. Sejak era Konsili Vatikan II, Gereja Katolik menegaskan komitmen pada perdamaian berbasis keadilan (peace with justice), bukan sekadar stabilitas politik.





Dalam dokumen Gaudium et Spes, perdamaian dipahami bukan sebagai ketiadaan perang, melainkan hasil dari tata dunia yang adil. Jika Vatikan menolak BoP versi Trump, besar kemungkinan penolakan itu didasarkan pada pertimbangan etis dan politis: apakah Dewan tersebut benar-benar bertujuan menghadirkan keadilan bagi rakyat Palestina, atau sekadar menjadi instrumen legitimasi geopolitik Amerika Serikat dan sekutunya?





Dalam perspektif teori hubungan internasional kritis, sikap ini dapat dibaca sebagai bentuk resistensi terhadap hegemonic peace—perdamaian yang dirancang oleh kekuatan dominan untuk mempertahankan status quo. Teori hegemoni Antonio Gramsci menjelaskan bahwa dominasi modern bekerja bukan hanya melalui kekuatan koersif, tetapi juga melalui konsensus dan institusi-institusi yang tampak netral.





Dewan Perdamaian yang dirancang sepihak berpotensi menjadi aparatus hegemoni global.





Kontras dengan Sikap Pemerintah Indonesia





Sikap progresif Vatikan ini kontras dengan respons sebagian elite Indonesia, termasuk Presiden Prabowo Subianto, serta beberapa ormas Islam yang menyatakan kesediaan untuk terlibat dalam BoP.
Padahal, konstitusi Indonesia melalui Pembukaan UUD 1945 secara tegas menolak penjajahan di atas dunia.


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Tags

Terkini

X