Baca juga : Pasukan Perdamaian Gaza: Ciptakan Perdamaian atau Alat Kepentingan AS?
Dukungan terhadap Palestina selama ini menjadi konsensus nasional lintas rezim. Namun, bergabung dalam struktur perdamaian yang dirancang oleh kekuatan yang secara historis berpihak pada Israel justru berisiko menurunkan posisi tawar moral Indonesia.
Dalam teori dependency dan post-colonialism, negara-negara Global South kerap terseret dalam orbit kebijakan negara adidaya melalui mekanisme kerja sama yang tampak kooperatif. Jika BoP tidak memiliki mandat multilateral yang kuat—misalnya di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa—maka partisipasi di dalamnya dapat dimaknai sebagai bentuk subordinasi simbolik.
Menariknya, dalam banyak perdebatan domestik, Vatikan atau Gereja Katolik sering dituduh sebagai institusi konservatif. Namun dalam isu Gaza, justru Takhta Suci mengambil jarak dari desain perdamaian yang problematik, sementara sebagian elite dan ormas Islam di Indonesia tampak lebih akomodatif.
Dalam kerangka teori etika politik Emmanuel Levinas, tanggung jawab terhadap “yang lain” (the Other) menuntut keberpihakan nyata terhadap korban ketidakadilan. Jika Dewan Perdamaian tidak secara eksplisit menjamin hak menentukan nasib sendiri bagi Palestina, maka penolakan untuk bergabung dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab etis.
Sebaliknya, partisipasi tanpa prasyarat keadilan substantif berisiko menjadi legitimasi simbolik atas ketimpangan struktural yang sudah berlangsung puluhan tahun.
Menguji Konsistensi Politik Luar Negeri Bebas-Aktif
Indonesia selama ini membanggakan politik luar negeri “bebas dan aktif”. Bebas berarti tidak terikat pada blok kekuatan manapun; aktif berarti berkontribusi pada perdamaian dunia. Namun keaktifan harus tetap ditopang independensi.
Jika Vatikan—yang secara demografis jauh lebih kecil dan tidak memiliki kekuatan militer—mampu menjaga independensi moralnya, maka Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia seharusnya lebih mampu menunjukkan kepemimpinan etis dalam isu Palestina.