Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Laporan otoritas di Afghanistan menyebutkan serangan militer terbaru dari Pakistan menewaskan dan melukai puluhan warga sipil. Hingga tulisan ini dibuat, Pemerintah Indonesia belum menyampaikan kecaman terbuka sebagaimana kerap dilakukan ketika terjadi serangan Israel ke Palestina, khususnya di Gaza.
Sikap diam ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah politik luar negeri Indonesia sedang diuji konsistensinya?
Indonesia selama ini membangun citra sebagai negara yang berdiri di garda depan pembelaan terhadap kemerdekaan bangsa-bangsa dan perlindungan warga sipil.
Setiap eskalasi di Gaza hampir selalu direspons dengan pernyataan tegas dari Kementerian Luar Negeri, bahkan dengan mobilisasi diplomasi multilateral. Namun ketika korban sipil berjatuhan di Afghanistan akibat serangan lintas batas, suara resmi negara terdengar jauh lebih lirih—jika bukan sepenuhnya absen.
Prinsip Anti-Agresi dan Amanat Konstitusi
Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.” Frasa ini tidak bersifat selektif, tidak pula dibatasi oleh kedekatan geopolitik atau afiliasi ideologis.
Dalam perspektif teori hukum internasional, prinsip tersebut sejalan dengan norma larangan penggunaan kekuatan (prohibition of the use of force) sebagaimana termaktub dalam Piagam PBB. Agresi lintas batas yang menimbulkan korban sipil—siapa pun pelakunya—bertentangan dengan semangat itu.