Teori just war (perang yang adil) pun mensyaratkan prinsip discrimination dan proportionality: pembedaan antara kombatan dan non-kombatan serta proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan. Jika laporan korban sipil benar, maka peristiwa tersebut patut dikritisi secara terbuka oleh komunitas internasional, termasuk Indonesia.
Diamnya negara justru dapat ditafsirkan sebagai inkonsistensi moral. Lebih jauh, dalam perspektif konstruktivisme hubungan internasional (Alexander Wendt), identitas dan norma membentuk perilaku negara.
Indonesia selama ini membangun identitas sebagai norm entrepreneur dalam isu Palestina dan anti-kolonialisme. Ketika respons terhadap Afghanistan berbeda, maka identitas normatif itu terancam tergerus oleh kalkulasi politik sesaat.
Politik Bebas Aktif atau Bebas Selektif?
Sejak era Konferensi Asia-Afrika 1955, Indonesia memproyeksikan diri sebagai motor solidaritas Global Selatan. Politik luar negeri “bebas aktif” berarti bebas menentukan sikap, juga aktif memperjuangkan perdamaian dunia.
Aktif bukan berarti reaktif hanya pada isu tertentu yang populer secara domestik.
Jika Indonesia lantang mengecam Israel atas nama kemanusiaan universal, maka ukuran yang sama semestinya diterapkan terhadap Pakistan ketika tindakan militernya berdampak pada warga sipil Afghanistan.
Jika tidak, publik berhak menyebutnya sebagai standar ganda. Standar ganda berbahaya bukan hanya bagi reputasi internasional Indonesia, tetapi juga bagi legitimasi moral kebijakan luar negeri.
Dalam teori etika global (cosmopolitanism), nilai kemanusiaan bersifat universal dan tidak dapat dipilah berdasarkan aliansi. Korban sipil di Gaza dan korban sipil di Afghanistan memiliki nilai kemanusiaan yang setara.