• Kamis, 19 November 2026

Kekerasan Oknum Tentara di Tangsel: Ketika Prinsip Negara Hukum Dikangkangi

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Kamis, 5 Maret 2026 | 07:08 WIB


Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)





Tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap seorang pengemudi taksi online di Jalan Raya Puspitek, Cisauk, Tangerang Selatan (Tangsel) bukan sekadar pelanggaran disiplin individu. Peristiwa ini harus dibaca sebagai gejala serius yang menyentuh jantung relasi sipil-militer dalam negara demokrasi: supremasi sipil atas militer.





Dalam negara hukum demokratis, militer ditempatkan secara tegas di bawah kontrol otoritas sipil. Prinsip ini dikenal sebagai civilian supremacy atau supremasi sipil, yakni doktrin bahwa angkatan bersenjata tunduk pada otoritas politik yang dipilih secara demokratis dan tidak menggunakan kekuatan koersifnya terhadap warga negara di luar mandat pertahanan.





Supremasi Sipil dan Profesionalisme Militer





Teori klasik Samuel P. Huntington dalam The Soldier and the State (1957) menekankan pentingnya profesionalisme militer sebagai prasyarat stabilitas demokrasi. Profesionalisme itu ditandai oleh kompetensi, tanggung jawab korporat, dan kesadaran batas peran (role differentiation).  Militer yang profesional memahami bahwa domainnya adalah pertahanan negara dari ancaman eksternal, bukan pengendalian atau intimidasi terhadap warga sipil.





Sementara itu, Morris Janowitz dalam The Professional Soldier (1960) menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai demokrasi dalam kultur militer modern. Dalam masyarakat demokratis, tentara bukanlah kekuatan terpisah yang berdiri di atas masyarakat, melainkan bagian dari masyarakat yang tunduk pada norma hukum dan hak asasi manusia.





Ketika seorang warga sipil—dalam hal ini pengemudi taksi online—mengalami penganiayaan oleh aparat bersenjata, yang dipertaruhkan bukan hanya keselamatan individu, melainkan prinsip dasar relasi sipil-militer. Kekerasan semacam itu menciptakan efek psikologis ketakutan, serta mengirim pesan simbolik bahwa militer bisa bertindak sewenang-wenang terhadap warga. Di titik inilah supremasi sipil terancam.





Negara Hukum dan Pembatasan Kekuasaan





Dalam kerangka negara hukum (rechtsstaat), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, semua tindakan aparatur negara harus tunduk pada hukum. Konstitusi Indonesia juga menegaskan peran TNI sebagai alat pertahanan negara, bukan alat kekuasaan domestik untuk menghadapi warga sipil dalam urusan sipil sehari-hari.


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Tags

Terkini

X