• Kamis, 19 November 2026

Kekerasan Oknum Tentara di Tangsel: Ketika Prinsip Negara Hukum Dikangkangi

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Kamis, 5 Maret 2026 | 07:08 WIB




• Penegakan hukum transparan dan akuntabel, dengan membuka proses hukum kepada publik.
• Penguatan pendidikan HAM dan etika militer, agar prajurit memahami batas kewenangan dan konsekuensi hukum tindakannya.
• Penegasan larangan keras penggunaan kekerasan terhadap masyarakat sipil di luar mandat operasi militer, disertai sanksi tegas.
• Penguatan mekanisme pengawasan eksternal, termasuk peran DPR dan lembaga independen.





Militer yang kuat dalam demokrasi bukanlah militer yang kebal kritik, melainkan militer yang disiplin, profesional, dan tunduk pada hukum.





Kepercayaan publik terhadap TNI selama ini relatif tinggi dibanding banyak institusi lain. Namun kepercayaan itu bersifat kondisional—ia dapat terkikis jika tindakan kekerasan terhadap warga sipil dibiarkan tanpa koreksi sistemik.





Perlindungan terhadap warga sipil adalah fondasi negara demokratis. Jika supremasi sipil goyah, maka demokrasi ikut terancam.





Karena itu, pembenahan institusional di tubuh TNI bukan sekadar kebutuhan organisasi, melainkan keharusan konstitusional demi menjaga Indonesia tetap berada di jalur negara hukum yang demokratis.





Redaksi Energi Juang News


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Tags

Terkini

X