Dalam konteks militer, literatur (misalnya kajian dalam Journal of Military Ethics dan Armed Forces & Society) menunjukkan bahwa institusi militer yang gagal memasukkan screening psikologis berbasis bukti terhadap risiko kekerasan interpersonal, berpotensi menarik individu pelaku kekerasan. Padahal, salah satu tujuan seleksi personel militer adalah memastikan bahwa mereka adalah “guardians”, bukan ancaman bagi masyarakat sipil maupun diri mereka sendiri.
Seleksi dan Due Diligence: Kewajiban Institusi, Bukan Pilihan
Secara normatif, seleksi calon prajurit harus mencakup:
• Pemeriksaan administratif dan latar belakang hukum,
• Asesmen psikologis yang kuat,
• Wawancara mendalam untuk mengidentifikasi perilaku risiko,
• Verifikasi data yang akurat dari pihak berwenang.
Namun fakta keberhasilan ADO dalam seleksi, meskipun ada proses hukum, menimbulkan pertanyaan mendasar:
Apakah institusi TNI memiliki mekanisme efektif untuk mendeteksi dan mencegah masuknya calon yang sedang berstatus tersangka dalam kasus serius seperti kekerasan seksual terhadap anak?
Ini bukan sekadar masalah teknis administratif, tetapi refleksi dari kepatuhan institusi terhadap prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dan perlindungan publik. Ketika institusi tidak mampu atau tidak mau memblokir individu yang terindikasi melakukan kekerasan, maka institusi itu sendiri berpotensi mengabaikan hak dasar masyarakat untuk dilindungi dari bahaya.
Pengaruh Budaya Institusi: Toleransi pada Kekerasan dan Misogini
Budaya organisasi turut menentukan siapa yang lolos dan siapa yang tidak. Ketika misogini, dominasi maskulin berlebihan, atau minimnya sensitivitas terhadap kekerasan seksual tetap tidak dilihat sebagai “risiko serius”, institusi tersebut secara tidak sadar memvalidasi norma-norma yang berbahaya.
Sebaliknya, institusi modern — termasuk militer di negara-negara maju — kini menerapkan pelatihan gender sensitivity, pengendalian agresi, dan penilaian risiko kekerasan interpersonal sebagai bagian tak terpisahkan dari seleksi dan pembinaan personel.
TNI sebagai institusi strategis negara mestinya tidak berada di luar praktik itu. Ketidakmampuan mendeteksi atau menangkal calon seperti ADO bisa dipahami sebagai gejala culture of impunity — sebuah kondisi budaya di mana pelaku kekerasan merasa tidak akan dipersoalkan secara serius oleh sistem yang lebih besar.