Dampak Bagi Korban dan Kepercayaan Publik
Keputusan institusi untuk tetap melantik seorang tersangka kasus kekerasan seksual terhadap anak akan memperkuat trauma korban dan keluarganya. Lebih jauh lagi, tindakan itu berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap TNI sebagai lembaga yang seharusnya menjadi simbol keamanan, disiplin, dan perlindungan.
Kalangan akademis seperti Judith Butler dan bell hooks menggarisbawahi bahwa institusi publik memiliki tanggung jawab etis untuk tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga etika sosial yang mencegah reproduksi kekerasan dalam bentuk apa pun.
Revisi Kebijakan dan Penguatan Mekanisme Seleksi
Kasus ADO menjadi momentum penting untuk:
• Mendesak TNI memperkuat mekanisme verifikasi status hukum calon prajurit, termasuk cross-check dengan database kepolisian dan sistem peradilan;
• Mewajibkan asesmen psikologis berbasis bukti yang dirancang untuk mengidentifikasi risiko kekerasan interpersonal;
• Menyusun kebijakan yang jelas tentang moratorium terhadap kelulusan calon yang sedang berstatus tersangka dalam kasus kekerasan serius;
• Melatih pembina dan rekrutmen untuk memahami dinamika misogini, kekerasan berbasis gender, dan dampaknya terhadap profesionalisme militer.
Ketika institusi yang dibentuk untuk menjaga kedaulatan negara gagal mengevaluasi risiko internal dalam seleksinya sendiri, yang dirugikan bukan hanya korban kasus tertentu, tetapi keseluruhan kepercayaan publik terhadap institusi itu.
Kelulusan ADO bukan sekadar kekeliruan administratif — itu adalah cermin dari masalah struktural yang harus segera diperbaiki.
Redaksi Energi Juang News