• Kamis, 19 November 2026

Liberalisme Ala WTO: Menindas Nelayan, Khianati Marhaenisme

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Senin, 9 Maret 2026 | 08:24 WIB


Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)





Pada 15 September 2025, WTO Agreement on Fisheries Subsidies resmi mulai berlaku sebagai bagian dari rezim perdagangan global yang diatur oleh World Trade Organization. Perjanjian ini dipromosikan sebagai instrumen untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan mencegah eksploitasi berlebihan terhadap stok ikan dunia.





Namun bagi negara berkembang yang memiliki jutaan nelayan kecil seperti Indonesia, kesepakatan tersebut justru menimbulkan persoalan serius.
Bila ditinjau dari perspektif ideologi ekonomi nasional, perjanjian ini kental nuansa liberalisme dan berpotensi mengkhianati prinsip-prinsip Marhaenisme yang diwariskan oleh Sukarno.





Marhaenisme menempatkan negara sebagai pelindung rakyat kecil—termasuk nelayan—dari tekanan struktur ekonomi yang tidak adil. Ketika subsidi bagi nelayan dibatasi atau bahkan dilarang, maka negara kehilangan salah satu instrumen utama untuk melindungi kelompok marhaen di sektor perikanan.





Subsidi yang Dilarang dalam Perjanjian WTO





Tahap pertama WTO Agreement on Fisheries Subsidies melarang pemberian subsidi kepada kapal atau operator yang terlibat dalam praktik illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU fishing). Larangan ini secara normatif tampak rasional karena bertujuan menekan praktik penangkapan ikan ilegal yang merusak ekosistem laut.





Namun persoalan muncul pada tahap kedua perundingan yang hingga kini masih berlangsung. Dalam tahap ini, WTO berupaya memperluas larangan terhadap subsidi yang dianggap berkontribusi pada kelebihan kapasitas armada dan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya ikan.


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Tags

Terkini

X