• Kamis, 19 November 2026

Liberalisme Ala WTO: Menindas Nelayan, Khianati Marhaenisme

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Senin, 9 Maret 2026 | 08:24 WIB



Karena itu, pemerintah Indonesia seharusnya menempatkan perlindungan terhadap nelayan kecil sebagai prioritas utama. Subsidi untuk bahan bakar, peralatan tangkap, atau dukungan harga ikan harus dipandang sebagai bagian dari kebijakan kedaulatan ekonomi nasional, bukan sekadar kebijakan perdagangan.





Dalam kerangka Marhaenisme, negara tidak boleh tunduk secara pasif terhadap aturan global yang berpotensi merugikan rakyat kecil. Sebaliknya, negara harus berani memperjuangkan ruang kebijakan yang memungkinkan perlindungan terhadap nelayan tradisional tetap dilakukan.





Jika tidak, maka penerapan WTO Agreement on Fisheries Subsidies berisiko menjadikan Indonesia sekadar pengikut dalam sistem perdagangan global yang mengorbankan kelompok marhaen di pesisir.





Pada titik inilah pertanyaannya menjadi mendasar: apakah negara akan tetap setia pada amanat Marhaenisme—membela rakyat kecil—atau justru menyerahkan nasib mereka kepada logika pasar global yang tidak selalu berpihak pada keadilan sosial?





Redaksi Energi Juang News






Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Tags

Terkini

X