Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Pemanggilan 14 warga Desa Sagea dan Desa Kiya, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara patut dipandang sebagai alarm bagi demokrasi dan perlindungan lingkungan di Indonesia. Warga dipanggil dengan sangkaan melanggar Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), pasal yang kerap digunakan untuk menjerat masyarakat yang menolak aktivitas pertambangan.
Dalam konteks ini, pemanggilan tersebut bukan sekadar proses hukum biasa, melainkan berpotensi menjadi bentuk intimidasi terhadap warga yang memperjuangkan hak atas tanah dan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Pasal 162 UU Minerba dan Criminalization of Dissent terhadap Pembela Lingkungan
Pasal 162 UU Minerba menyatakan bahwa setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang telah memiliki izin dapat dipidana. Namun, penerapan pasal ini dalam banyak kasus justru menempatkan masyarakat lokal—yang mempertahankan ruang hidupnya—sebagai pihak yang dipersalahkan.
Padahal, secara konstitusional, masyarakat memiliki hak untuk menyuarakan keberatan terhadap aktivitas ekonomi yang mengancam lingkungan dan keberlanjutan hidup mereka.
Secara teoretis, fenomena seperti ini dapat dijelaskan melalui konsep criminalization of dissent, yakni kecenderungan negara menggunakan perangkat hukum untuk menekan atau membungkam kritik masyarakat terhadap kebijakan atau aktivitas ekonomi tertentu.
Dalam kajian hak asasi manusia, kriminalisasi terhadap pembela lingkungan (environmental defenders) merupakan persoalan serius yang banyak terjadi di negara-negara dengan industri ekstraktif kuat. Peneliti hak asasi manusia seperti Michel Forst, mantan Pelapor Khusus PBB untuk pembela HAM, menegaskan bahwa kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan sering kali muncul ketika kepentingan ekonomi bertemu dengan lemahnya perlindungan negara terhadap hak warga.