Perjuangan masyarakat lokal yang mempertahankan ekosistem sebenarnya merupakan bentuk nyata dari kewargaan ekologis tersebut.
Karena itu, aparat penegak hukum harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam posisi yang merusak kepercayaan publik. Kepolisian memiliki mandat konstitusional untuk melindungi masyarakat, bukan sekadar menjaga kepentingan ekonomi perusahaan.
Jika proses hukum digunakan untuk menekan warga yang mempertahankan ruang hidupnya, maka citra aparat negara dapat bergeser dari pelindung masyarakat menjadi sekadar “centeng” perusahaan tambang. Hal ini tentu berbahaya bagi legitimasi negara.
Negara hukum yang demokratis menuntut aparat penegak hukum bersikap independen dan berpihak pada keadilan sosial, bukan pada kepentingan ekonomi tertentu. Ketika aparat terlihat lebih responsif terhadap kepentingan korporasi dibandingkan perlindungan hak warga, maka kepercayaan publik terhadap institusi negara akan tergerus.
Baca juga : Hukum Lingkungan Tegak, Tambang PT Dairi Prima Mineral Harus Ditolak
Kasus Sagea dan Kiya seharusnya menjadi momentum bagi negara untuk mengevaluasi pendekatan terhadap konflik sumber daya alam. Alih-alih mengedepankan kriminalisasi, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu membuka ruang dialog yang adil antara masyarakat, negara, dan perusahaan.
Pendekatan partisipatif jauh lebih sejalan dengan prinsip demokrasi dan perlindungan lingkungan.
Pada akhirnya, perjuangan warga Sagea–Kiya bukanlah tindakan kriminal. Itu adalah ekspresi hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat dan mempertahankan lingkungan hidup yang sehat.