Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Laporan terbaru SETARA Institute tentang kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Indonesia pada 2025 kembali menyalakan alarm keras bagi kehidupan kebangsaan.
Dalam laporan tersebut, ditemukan bahwa pelaku pelanggaran KBB paling banyak justru berasal dari kelompok warga sebagai aktor non-negara, dengan 61 tindakan kekerasan atau intoleransi. Setelah itu, pelaku berikutnya adalah organisasi kemasyarakatan (ormas), disusul oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Temuan ini bukan sekadar statistik tahunan. Ia merupakan indikator serius bahwa negara belum berhasil membumikan nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat.
Ketika warga sipil—yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari perlindungan konstitusional—justru menjadi pelaku utama intoleransi, maka sesungguhnya yang sedang terjadi adalah kegagalan sistemik dalam pendidikan kewargaan, penegakan hukum, dan internalisasi nilai kebangsaan.
Warga sebagai Pelaku: Fenomena Vigilantisme Sosial
Dalam kajian ilmu politik dan sosiologi hukum, tindakan warga yang mengambil alih fungsi negara dalam menilai, menghakimi, bahkan menghukum kelompok lain sering disebut sebagai vigilantisme. Konsep ini dijelaskan oleh ilmuwan politik Les Johnston, yang menyebut vigilantisme sebagai tindakan kelompok masyarakat yang melakukan penegakan norma secara sepihak di luar kerangka hukum negara.