• Kamis, 19 November 2026

Warga Menjadi Pelaku Intoleransi: Bukti Negara Gagal Bumikan Pancasila

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Kamis, 12 Maret 2026 | 11:00 WIB



Fenomena ini tampak jelas dalam berbagai kasus intoleransi di Indonesia: pembubaran kegiatan ibadah, penolakan pembangunan rumah ibadah, hingga intimidasi terhadap kelompok minoritas agama. Tindakan tersebut sering kali dilakukan oleh kelompok warga dengan dalih menjaga moralitas atau kemurnian ajaran agama tertentu.





Masalahnya, tindakan semacam itu justru bertentangan langsung dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara massa. Artinya, tidak ada satu pun kelompok warga yang memiliki legitimasi untuk menggantikan fungsi negara dalam menentukan benar atau salahnya praktik keagamaan seseorang.





Kegagalan Negara dalam Melindungi Hak Konstitusional





Secara konstitusional, kebebasan beragama merupakan hak fundamental. Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945 menjamin setiap orang bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Selain itu, Pasal 29 ayat (2) menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya masing-masing.





Namun dalam praktiknya, jaminan konstitusional ini sering kali melemah di hadapan tekanan sosial. Negara kerap hadir secara ambigu—bahkan dalam beberapa kasus cenderung membiarkan tindakan intoleransi berlangsung tanpa penegakan hukum yang tegas.





Sosiolog agama Peter L. Berger menjelaskan bahwa masyarakat modern membutuhkan institusi negara yang kuat untuk menjamin pluralitas keyakinan. Tanpa perlindungan negara, masyarakat cenderung jatuh pada dominasi kelompok mayoritas yang memaksakan norma-normanya kepada kelompok lain.





Dalam konteks ini, negara berfungsi sebagai penjaga ruang publik agar tetap inklusif. Ketika negara gagal menjalankan fungsi tersebut, ruang publik menjadi arena konflik identitas. Kelompok mayoritas merasa memiliki legitimasi moral untuk menentukan siapa yang “benar” dan siapa yang “sesat”.





Erosi Nilai Pancasila di Ruang Sosial

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Tags

Terkini

X