• Kamis, 19 November 2026

Janji Hadiah Rp10 Juta dari Gerindra: Tanda Rapuhnya Institusi Negara

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Minggu, 15 Maret 2026 | 14:37 WIB



Dengan kata lain, negara sesungguhnya telah memiliki perangkat institusional yang cukup untuk mengatasi masalah tersebut.





Namun janji pemberian hadiah bagi pelapor justru memperlihatkan paradoks. Jika pengawasan berjalan efektif, maka insentif finansial semacam itu seharusnya tidak menjadi instrumen utama dalam mendeteksi pelanggaran.





Dalam perspektif teori negara modern yang dikemukakan oleh Max Weber, negara yang rasional-legal bergantung pada birokrasi yang profesional dan sistem hukum yang berjalan secara impersonal. Ketika fungsi pengawasan bergeser ke mekanisme “sayembara informasi”, hal itu menandakan melemahnya kapasitas birokrasi dalam menjalankan mandatnya.





Dari sudut pandang teori kelembagaan (institutional theory), kondisi tersebut dapat dibaca sebagai gejala institutional failure. Douglass North menyebut institusi sebagai “rules of the game” yang mengatur interaksi sosial dan ekonomi.





Ketika institusi tidak mampu menegakkan aturan secara konsisten, maka aktor-aktor lain akan mencari mekanisme informal untuk mengisi kekosongan tersebut. Janji hadiah pelaporan penyelewengan BBM subsidi adalah contoh dari mekanisme informal yang muncul karena lemahnya enforcement formal.





Lebih jauh lagi, pendekatan berbasis hadiah juga berpotensi menimbulkan problem baru. Dalam teori pengawasan publik, insentif finansial dapat memicu moral hazard dan manipulasi informasi.





Sistem pelaporan berbasis hadiah dapat mendorong laporan yang tidak akurat atau bahkan konflik horizontal di masyarakat, karena motivasi pelaporan bukan lagi semata demi kepentingan publik, melainkan demi keuntungan pribadi.





Selain itu, pendekatan ini juga berpotensi mengaburkan tanggung jawab negara. Dalam kerangka negara kesejahteraan (welfare state), distribusi subsidi merupakan bentuk intervensi negara untuk melindungi kelompok masyarakat rentan. Karena itu, pengawasan terhadap distribusi subsidi seharusnya menjadi kewajiban utama negara, bukan dialihkan secara implisit kepada masyarakat melalui mekanisme insentif.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Tags

Terkini

X