Oleh karena itu, solusi atas penyelewengan BBM subsidi tidak cukup dengan skema hadiah pelaporan. Yang jauh lebih mendesak adalah memperkuat kapasitas institusi negara: memperbaiki sistem distribusi energi, meningkatkan transparansi data, memperkuat pengawasan digital, serta memastikan penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku penyelewengan.
Dengan kata lain, janji hadiah Rp 10 juta tersebut tidak hanya mencerminkan niat memberantas penyalahgunaan BBM subsidi, tetapi juga menjadi cermin dari problem yang lebih dalam: rapuhnya fungsi pengawasan institusional negara.
Tanpa reformasi kelembagaan yang serius, kebijakan semacam itu hanya akan menjadi solusi sementara yang menutupi masalah struktural yang jauh lebih mendasar.
Redaksi Energi Juang News