Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, bukan sekadar tindak kriminal biasa. Peristiwa ini menyentuh inti dari perlindungan hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan integritas sistem penegakan hukum di Indonesia.
Dalam konteks demikian, penanganan perkara tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian prosedural, melainkan juga harus menjamin prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, menjadi krusial untuk menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi utama dalam penyidikan kasus ini, alih-alih menyerahkannya kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI), terlebih ketika terdapat indikasi keterlibatan prajurit aktif.
Dalam teori negara hukum (rechtstaat), sebagaimana dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl dan A.V. Dicey, salah satu pilar utama adalah equality before the law—bahwa setiap orang tunduk pada hukum yang sama dan diproses oleh mekanisme peradilan yang tidak bias. Prinsip ini menuntut adanya pemisahan yang tegas antara fungsi pertahanan dan fungsi penegakan hukum.
Mengapa Kasus Andrie Yunus Harus Ditangani Polri, Bukan Peradilan Militer
TNI, sebagai alat negara di bidang pertahanan, tidak dirancang untuk menjalankan fungsi penyidikan terhadap tindak pidana umum, terutama yang melibatkan warga sipil sebagai korban.
Secara normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan kewenangan penyidikan kepada kepolisian sebagai penyidik utama dalam perkara pidana umum.
Sementara itu, yurisdiksi peradilan militer, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, memang memberikan kewenangan kepada aparat militer untuk memproses anggotanya sendiri. Namun, pengaturan ini kerap menuai kritik karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, khususnya ketika pelaku dan institusi penegak hukumnya berada dalam satu struktur komando.
Baca juga : Tarik Ulur Kasus Andrie Yunus: Menanti Keajaiban di Balik “Kebutaan” Hukum