Dalam perspektif teori conflict of interest, sebuah proses penegakan hukum harus bebas dari pengaruh internal yang dapat mengganggu objektivitas. Jika benar terdapat indikasi keterlibatan prajurit TNI dalam kasus ini, maka penanganan oleh institusi militer berisiko mencederai prinsip imparsialitas.
Hal ini sejalan dengan prinsip natural justice yang menekankan bahwa tidak seorang pun boleh menjadi hakim atas perkaranya sendiri (nemo judex in causa sua).
Risiko Conflict of Interest dan Pentingnya Imparsialitas dalam Penanganan Kasus
Lebih jauh, pendekatan yang menempatkan Polri sebagai penyidik utama juga sejalan dengan semangat reformasi sektor keamanan pasca-1998, yang menekankan profesionalisme, akuntabilitas, dan supremasi sipil. Reformasi ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan serta memastikan bahwa pelanggaran terhadap warga sipil ditangani melalui mekanisme hukum sipil yang transparan dan dapat diawasi publik.
Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa penanganan kasus oleh peradilan internal militer seringkali menghadapi keterbatasan dalam hal keterbukaan informasi dan akses bagi korban. Dalam konteks ini, pelibatan Polri bukan hanya soal kewenangan formal, tetapi juga tentang membangun kepercayaan publik terhadap proses hukum. Kepercayaan ini menjadi elemen penting dalam negara demokratis, sebagaimana ditegaskan oleh Jürgen Habermas dalam konsep legitimasi melalui prosedur (legitimation through procedure).
Di sisi lain, penting pula untuk menegaskan bahwa pelibatan Polri tidak berarti meniadakan peran TNI sepenuhnya. Koordinasi antarlembaga tetap diperlukan, terutama dalam hal akses terhadap informasi internal dan penegakan disiplin militer.
Namun, posisi utama dalam penyidikan harus berada di tangan institusi yang secara struktural dan fungsional dirancang untuk menangani tindak pidana umum secara independen.
Kasus Andrie Yunus adalah ujian bagi komitmen negara dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Penanganan yang tidak tepat bukan hanya berpotensi mengaburkan kebenaran, tetapi juga dapat memperkuat impunitas dan melemahkan perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia.
Oleh karena itu, menyerahkan penyidikan kepada Polri merupakan langkah yang tidak hanya tepat secara hukum, tetapi juga penting secara moral dan politik.