Penolakan izin penggunaan Lapangan Merdeka untuk pelaksanaan salat Idul Fitri oleh warga Muhammadiyah di Sukabumi bukan sekadar persoalan administratif atau perbedaan teknis penentuan hari raya. Lebih dari itu, tindakan tersebut mencerminkan problem serius dalam pemahaman dan penghormatan terhadap konstitusi, khususnya Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai hukum tertinggi di Indonesia.
Dalam perspektif teori negara hukum (rechtsstaat), sebagaimana dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl, salah satu ciri utama negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Negara, termasuk pemerintah daerah, tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam membatasi hak-hak dasar warga negara.
Kebebasan beragama dan beribadah merupakan hak fundamental yang dijamin secara eksplisit dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945, serta Pasal 29 ayat (2) yang menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Dalam kerangka teori kontrak sosial ala John Locke, negara dibentuk justru untuk melindungi hak-hak dasar individu, termasuk kebebasan beragama. Ketika negara—atau dalam hal ini pemerintah daerah—justru membatasi atau menghalangi pelaksanaan ibadah, maka negara telah melanggar mandat dasar pembentukannya sendiri.
Penolakan izin tersebut bukan hanya keliru secara administratif, tetapi juga merupakan bentuk pengingkaran terhadap prinsip dasar legitimasi kekuasaan.
Lebih jauh, dalam perspektif pluralisme yang dikembangkan oleh pemikir seperti John Rawls, negara harus bersikap netral terhadap berbagai keyakinan yang hidup dalam masyarakat. Netralitas ini bukan berarti pasif, melainkan aktif menjamin bahwa setiap kelompok dapat menjalankan keyakinannya tanpa diskriminasi.
Kebijakan yang menghambat satu kelompok keagamaan tertentu untuk beribadah di ruang publik menunjukkan kegagalan negara dalam menjalankan prinsip keadilan sebagai fairness.