Tanpa pemahaman yang memadai tentang konstitusi, kekuasaan akan mudah tergelincir menjadi alat pembatas, bukan pelindung hak.
Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Prinsip ini harus terus dijaga, tidak hanya dalam retorika, tetapi dalam setiap kebijakan dan tindakan nyata.
Jika tidak, maka pelanggaran demi pelanggaran terhadap hak konstitusional warga akan terus terjadi, dan konstitusi hanya akan menjadi teks tanpa makna.
Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)