• Kamis, 19 November 2026

Menunda ASN, Menggenjot SPPI: Prioritas Negara yang Tersesat

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Selasa, 24 Maret 2026 | 11:07 WIB


Keputusan pemerintah menunda rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2026 dengan dalih efisiensi anggaran, namun di saat yang sama membuka peluang rekrutmen Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mengelola Koperasi Desa Merah Putih, menghadirkan paradoks serius dalam tata kelola negara. Kebijakan ini bukan sekadar soal teknis anggaran, melainkan mencerminkan arah prioritas politik yang problematik: antara kebutuhan institusional negara dan ambisi programatik rezim.





Pernyataan Kepala Biro Informasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Kemhan, Rico Ricardo Sirait, yang menyebut bahwa pendaftaran SPPI Koperasi Merah Putih masih dalam proses penyempurnaan, menegaskan bahwa agenda ini bukan sekadar wacana, melainkan proyek konkret yang tengah dipersiapkan secara serius. Di titik inilah publik berhak bertanya: mengapa negara justru sigap merekrut SDM untuk program tertentu, tetapi menunda pengisian kebutuhan mendesak dalam birokrasi?





Data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunjukkan bahwa sekitar 160.000 ASN akan memasuki masa pensiun pada 2025. Dalam perspektif manajemen sumber daya manusia publik, angka ini bukan kecil.





Dalam teori public administration, khususnya yang dikemukakan oleh Christopher Hood tentang New Public Management, negara dituntut untuk menjaga efisiensi sekaligus efektivitas pelayanan publik. Penundaan rekrutmen ASN di tengah gelombang pensiun massal justru berpotensi melumpuhkan kapasitas pelayanan negara.





Lebih jauh, jika ditinjau melalui pendekatan state capacity yang dikembangkan oleh Peter Evans, kekuatan negara tidak hanya ditentukan oleh visi pembangunan, tetapi juga oleh kemampuan institusionalnya dalam mengelola kebijakan dan pelayanan publik.





ASN merupakan tulang punggung dari kapasitas tersebut. Ketika rekrutmen ASN ditunda, sementara kebutuhan riil meningkat, maka negara secara sadar sedang menggerus kapasitasnya sendiri.





Di sisi lain, program SPPI untuk Koperasi Desa Merah Putih tampak sebagai bagian dari agenda pembangunan yang diusung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tidak ada yang keliru dengan upaya memperkuat ekonomi desa melalui koperasi. Namun, persoalannya terletak pada prioritas.


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Tags

Terkini

X