• Kamis, 19 November 2026

Menunda ASN, Menggenjot SPPI: Prioritas Negara yang Tersesat

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Selasa, 24 Maret 2026 | 11:07 WIB



Ketika sumber daya fiskal terbatas, kebijakan publik seharusnya mengedepankan prinsip allocative efficiency, yakni mengalokasikan sumber daya pada sektor yang paling mendesak dan berdampak luas.





Dalam kerangka teori pilihan publik (public choice theory), sebagaimana dikemukakan oleh James Buchanan, kebijakan pemerintah kerap kali dipengaruhi oleh kepentingan politik jangka pendek, bukan semata kepentingan publik jangka panjang. Rekrutmen SPPI untuk menyukseskan program unggulan pemerintahan dapat dibaca sebagai bentuk policy bias, di mana kebijakan diarahkan untuk memperkuat legitimasi politik, alih-alih memperkuat fondasi institusional negara.





Lebih problematik lagi, langkah ini berpotensi menciptakan dualisme dalam pengelolaan sumber daya manusia negara. Di satu sisi ada ASN yang direkrut melalui mekanisme formal dengan standar meritokrasi yang relatif ketat, di sisi lain ada SPPI yang direkrut untuk kepentingan program tertentu.





Jika tidak diatur dengan jelas, hal ini dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan, konflik birokrasi, bahkan degradasi profesionalisme aparatur negara.





Dalam perspektif good governance, sebagaimana dirumuskan oleh UNDP, prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan publik. Menunda rekrutmen ASN tanpa penjelasan komprehensif mengenai dampaknya terhadap pelayanan publik, sembari memprioritaskan program lain, justru bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.





Pemerintah tentu memiliki argumen efisiensi anggaran. Namun, efisiensi tidak boleh dimaknai secara sempit sebagai pengurangan belanja semata.





Efisiensi yang sejati adalah bagaimana setiap rupiah anggaran mampu menghasilkan manfaat maksimal bagi publik. Dalam konteks ini, memastikan keberlanjutan pelayanan publik melalui rekrutmen ASN seharusnya menjadi prioritas utama.





Jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin kita akan menyaksikan negara yang secara simbolik tampak aktif dengan berbagai program baru, tetapi secara substansial melemah dalam fungsi dasarnya. Negara yang kuat bukanlah negara yang paling banyak meluncurkan program, melainkan negara yang mampu menjaga kapasitas institusionalnya secara konsisten.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Tags

Terkini

X