• Kamis, 19 November 2026

Negara, Hutan, dan Penindasan Baru atas Masyarakat Adat Papua

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Rabu, 1 April 2026 | 06:15 WIB




Keputusan pemerintah melalui Kementerian Kehutanan yang melepaskan kawasan hutan seluas 486.939 hektar di Papua Selatan masing-masing di Merauke (333.966 ha), Boven Digoel (143.142 ha), dan Mappi (9.731 ha) bukan sekadar kebijakan tata ruang. Ia merupakan manifestasi nyata dari penindasan struktural terhadap masyarakat adat.





Kebijakan ini diformalkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 591/2025 yang terbit pada September 2025, menggantikan regulasi sebelumnya Nomor 430/2025. Namun, substansi kebijakan tersebut memperlihatkan satu pola lama: negara hadir sebagai alat disposesi.





Dalam perspektif teori kritis agraria, apa yang terjadi dapat dibaca melalui konsep accumulation by dispossession dari David Harvey. Negara, melalui instrumen hukum, mengalihkan kontrol atas ruang hidup masyarakat adat menjadi komoditas ekonomi yang dapat dikuasai oleh korporasi. Pelepasan kawasan hutan ini, yang seluruhnya merupakan wilayah adat, memperlihatkan bagaimana legalitas formal digunakan untuk merampas legitimasi historis dan kultural masyarakat lokal.


Dari SK 591 hingga Inpres 14/2025: Negara sebagai Mesin Akumulasi, Bukan Pelindung Ulayat





Lebih jauh, kebijakan ini tidak berdiri sendiri. Ia merupakan turunan dari Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto mengenai percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional. Di atas kertas, program ini tampak progresif. Namun dalam praktiknya, ia menjadi pintu masuk bagi ekspansi kapitalisme negara ke wilayah-wilayah adat.





Fakta bahwa sekitar 328.000 hektar dari total kawasan yang dilepas telah menjadi hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB) milik PT Agrinas Pangan Nusantara memperjelas arah kebijakan ini. Negara bukan hanya regulator, tetapi juga aktor ekonomi yang diuntungkan.





Dalam kerangka Ekonomi Politik, situasi ini mencerminkan konflik kepentingan inheren: negara sebagai pelindung rakyat berubah menjadi agen akumulasi kapital.





Dari sudut pandang teori postcolonial, kebijakan ini mencerminkan apa yang disebut Frantz Fanon sebagai reproduksi logika kolonial dalam negara pascakolonial. Cara pandang pemerintah terhadap tanah adat yang hanya diukur melalui legalitas administratif mengabaikan sejarah panjang penguasaan berbasis adat.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Tags

Terkini

X