• Kamis, 19 November 2026

Negara, Hutan, dan Penindasan Baru atas Masyarakat Adat Papua

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Rabu, 1 April 2026 | 06:15 WIB




Tanah direduksi menjadi objek ekonomi, bukan ruang hidup yang sarat makna sosial, budaya, dan spiritual.
Padahal, dalam kerangka legal pluralism, hukum adat memiliki legitimasi yang sama pentingnya dengan hukum negara. Para pemikir seperti Boaventura de Sousa Santos menekankan bahwa keadilan tidak dapat dicapai jika sistem hukum negara menyingkirkan sistem hukum lokal.





Dalam kasus Papua Selatan, pengabaian terhadap pemilik ulayat dalam proses pengambilan keputusan menunjukkan absennya prinsip free, prior, and informed consent (FPIC), yang merupakan standar internasional dalam perlindungan masyarakat adat.


Tanah Sebagai Identitas, Bukan Sekadar Komoditas: Kekerasan Struktural atas Masyarakat Adat Papua





Dampak kebijakan ini tidak sekadar administratif. Ia menyentuh seluruh dimensi kehidupan masyarakat adat: kehilangan sumber pangan tradisional, terputusnya relasi spiritual dengan tanah, hilangnya pekerjaan berbasis kearifan lokal, hingga kerusakan ekologis yang mengancam keberlanjutan hidup generasi mendatang. Dengan kata lain, ini adalah bentuk kekerasan struktural sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Johan Galtung kekerasan yang tidak kasat mata, tetapi sistematis dan merusak.





Ironisnya, semua ini dilakukan atas nama pembangunan nasional. Narasi swasembada pangan dan energi menjadi legitimasi moral untuk mengorbankan kelompok yang paling rentan.





Dalam konteks ini, pembangunan tidak lagi menjadi alat kesejahteraan bersama, melainkan mekanisme eksklusi. Negara seharusnya tidak mengulang kesalahan kolonial yang memandang tanah sebagai ruang kosong (terra nullius) yang bebas dieksploitasi.





Di Papua, tanah adalah identitas, sejarah, dan kehidupan itu sendiri. Mengabaikan fakta ini berarti menafikan eksistensi masyarakat adat sebagai subjek.





Karena itu, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 591/2025 harus ditinjau ulang, bahkan dibatalkan. Pemerintah perlu mengubah paradigma dari pendekatan eksploitatif menuju pendekatan yang berbasis pada keadilan sosial dan ekologis.


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Tags

Terkini

X