• Kamis, 19 November 2026

Merah Putih dan Garuda Tak Boleh Dikhianati di Tanah Rencong

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Senin, 17 Agustus 2026 | 11:30 WIB

Peringatan Hari Damai Aceh semestinya menjadi momentum untuk merawat perdamaian yang telah dibangun dengan susah payah sejak penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005. Namun, rangkaian kericuhan di Banda Aceh justru menghadirkan pemandangan yang mencederai semangat tersebut: Bendera Merah Putih diturunkan di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, sementara di Pendopo Gubernur Aceh terjadi perusakan Lambang Negara Garuda Pancasila, disertai pengibaran bendera Bulan Bintang.


Apa pun motif dan latar belakang politik para pelaku, tindakan merendahkan simbol negara tidak dapat dibenarkan. Merah Putih dan Garuda Pancasila bukan sekadar benda atau ornamen pemerintahan. Keduanya adalah simbol eksistensi negara, kedaulatan, persatuan, dan identitas kebangsaan Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 secara tegas menempatkan Sang Merah Putih dan Garuda Pancasila sebagai simbol negara yang berkaitan dengan jati diri, identitas, kedaulatan, dan kehormatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.


UUD 1945 sendiri menegaskan bahwa Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih dan Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu, penurunan secara paksa Bendera Merah Putih dan perusakan Garuda Pancasila tidak layak dipandang sebagai kenakalan massa biasa. Apabila terbukti dilakukan dengan kesengajaan dan motif menolak eksistensi Indonesia, tindakan tersebut merupakan bentuk pembangkangan serius terhadap simbol-simbol kedaulatan negara dan dapat menjadi ekspresi politik yang mengarah pada pengkhianatan terhadap NKRI dan Pancasila.


Namun, istilah pengkhianatan harus ditempatkan secara hati-hati dalam kerangka hukum. Negara tidak boleh menjatuhkan vonis berdasarkan kemarahan politik atau tekanan opini publik. Aparat harus mengidentifikasi pelaku, membuktikan perbuatan, mengungkap motif, serta menerapkan pasal yang tepat berdasarkan alat bukti. Penegakan hukum yang tegas justru harus sekaligus menjadi penegakan hukum yang adil.


Di sinilah teori negara hukum menjadi relevan. Dalam negara hukum, kewenangan negara tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang. Negara memiliki monopoli penggunaan kekuatan yang sah, tetapi kekuatan itu dibatasi oleh hukum. Karena itu, mereka yang menurunkan Merah Putih, merusak Garuda, melakukan kekerasan, atau melakukan tindak pidana lain harus diproses berdasarkan hukum. Pada saat yang sama, warga yang sekadar menyampaikan aspirasi secara damai tidak boleh diperlakukan sebagai musuh negara.


Prinsip tersebut penting bagi Aceh karena perdamaian bukanlah hasil yang datang secara cuma-cuma. Ia lahir dari pengalaman panjang konflik, penderitaan masyarakat, dan proses politik yang menghasilkan kesepakatan damai. Perdamaian Aceh seharusnya menjadi jembatan untuk memperkuat Indonesia, bukan pintu belakang untuk menghidupkan kembali konflik separatis.


Dalam perspektif social contract, negara memperoleh legitimasi bukan semata-mata karena memiliki kekuatan koersif, tetapi karena mampu menjamin keamanan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Thomas Hobbes menekankan pentingnya negara sebagai kekuatan yang mencegah masyarakat jatuh ke dalam konflik. Sementara John Locke mengingatkan bahwa kekuasaan negara pada dasarnya dibentuk untuk melindungi hak-hak masyarakat. Dengan demikian, negara tidak cukup hanya hadir ketika simbol negara dirusak; negara juga harus hadir ketika rakyat merasa dipinggirkan.
Hal inilah yang harus menjadi pelajaran terbesar dari kericuhan Aceh.


Negara memang harus tegas terhadap setiap tindakan yang mengancam keutuhan NKRI. Tetapi ketegasan tidak boleh berhenti pada pengerahan aparat dan penindakan hukum. Negara juga harus memastikan bahwa perdamaian menghasilkan kesejahteraan nyata bagi seluruh rakyat Aceh.


Perdamaian yang hanya menghasilkan stabilitas politik, sementara kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, ketidakadilan agraria, buruknya pelayanan publik, dan kesenjangan pembangunan tetap dirasakan masyarakat, adalah perdamaian yang rapuh.


Antonio Gramsci mengingatkan bahwa stabilitas politik tidak dapat hanya dipertahankan melalui dominasi dan kekuatan koersif. Negara membutuhkan hegemoni, yakni penerimaan dan persetujuan masyarakat terhadap tatanan yang ada. Dalam konteks Aceh, persetujuan itu akan semakin kuat apabila masyarakat merasakan bahwa menjadi bagian dari Indonesia memberikan masa depan yang lebih baik.


Dengan kata lain, cara paling efektif mempersempit ruang gerak anasir separatis bukan semata-mata dengan mengejar mereka secara keamanan. Cara yang lebih fundamental adalah membuat alasan-alasan sosial yang dapat dimanfaatkan untuk membangun sentimen anti-Indonesia semakin kehilangan basisnya.


Rakyat Aceh harus merasakan bahwa Indonesia hadir dalam bentuk sekolah yang baik, rumah sakit yang layak, lapangan pekerjaan, pembangunan infrastruktur, perlindungan terhadap petani dan nelayan, pemerintahan yang bersih, serta penegakan hukum yang tidak diskriminatif.


Di sinilah gagasan keadilan sosial Pancasila memperoleh relevansinya. Pancasila bukan sekadar simbol yang harus dibela ketika Garuda dirusak. Pancasila harus hadir dalam kebijakan negara. Sila "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" menuntut agar kekayaan dan pembangunan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.


Begitu pula sila "Persatuan Indonesia" tidak boleh dipahami sebagai tuntutan agar seluruh masyarakat menyeragamkan identitas dan ekspresi kebudayaannya. Persatuan justru harus mampu menampung kekhususan Aceh dalam bingkai NKRI.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Terkini

X