• Kamis, 19 November 2026

Merah Putih dan Garuda Tak Boleh Dikhianati di Tanah Rencong

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Senin, 17 Agustus 2026 | 11:30 WIB

Aceh memiliki sejarah, budaya, dan kekhususan politik yang harus dihormati. Undang-Undang Pemerintahan Aceh bahkan secara eksplisit membedakan antara Bendera Merah Putih sebagai bendera nasional dan kemungkinan adanya bendera daerah sebagai lambang keistimewaan dan kekhususan Aceh. Bendera daerah tersebut tidak boleh menjadi simbol kedaulatan yang menggantikan Merah Putih.


Karena itu, pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh harus menyelesaikan persoalan simbol daerah melalui jalur hukum dan dialog politik yang jelas. Jangan membiarkan ketidakpastian regulasi terus menjadi bahan bakar konflik. Pemerintah Aceh dan DPR Aceh sendiri telah menyatakan akan berkonsultasi dengan pemerintah pusat mengenai kepastian hukum terkait Bendera Bulan Bintang.


Namun, perbedaan pandangan mengenai simbol daerah sama sekali tidak dapat dijadikan pembenaran untuk merusak Garuda Pancasila atau menurunkan Merah Putih.


Demokrasi menyediakan ruang untuk memperjuangkan perubahan melalui argumentasi, organisasi, pemilu, dialog, dan mekanisme hukum. Demokrasi tidak memberikan legitimasi kepada siapa pun untuk melakukan kekerasan dan perusakan.


Karl Popper pernah mengingatkan mengenai paradox of tolerance: masyarakat demokratis tidak boleh begitu toleran terhadap tindakan yang justru berupaya menghancurkan ruang toleransi itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, kebebasan politik harus berjalan bersama tanggung jawab konstitusional untuk mempertahankan kehidupan bersama dalam NKRI.


Karena itu, negara harus menindak tegas pelaku kekerasan dan perusakan simbol negara. Tetapi ketegasan tersebut harus terukur, profesional, transparan, dan berbasis bukti. Jangan sampai tindakan terhadap kelompok tertentu justru dilakukan secara kolektif sehingga memperlebar luka sosial masyarakat Aceh.


Aparat harus membedakan antara aspirasi politik, kritik terhadap pemerintah, ekspresi identitas Aceh, dan tindakan yang secara nyata melanggar hukum atau mengancam keutuhan negara. Pembedaan ini merupakan syarat agar penegakan hukum tidak berubah menjadi represi politik.


Pada saat yang sama, pemerintah harus melakukan evaluasi mendalam terhadap akar persoalan yang membuat sebagian masyarakat masih mudah terseret pada narasi separatis. Jangan hanya bertanya, "Siapa yang mengibarkan bendera?" Negara juga harus bertanya, "Mengapa masih ada warga yang merasa bahwa simbol perlawanan lebih mampu mewakili kekecewaan mereka daripada simbol negara?"


Pertanyaan kedua jauh lebih penting untuk masa depan Indonesia.


Sebab, NKRI tidak akan kokoh hanya karena aparat menjaga tiang bendera. NKRI akan kokoh apabila rakyat merasa memiliki negara ini.


Bung Karno sejak awal memandang persatuan Indonesia bukan sebagai persatuan yang menghapus keberagaman, melainkan persatuan yang memungkinkan berbagai kelompok masyarakat hidup dalam satu rumah kebangsaan. Karena itu, nasionalisme Indonesia harus selalu berjalan bersama keadilan sosial. Nasionalisme tanpa keadilan mudah berubah menjadi slogan; sementara keadilan tanpa persatuan dapat kehilangan kerangka kebangsaan.
Aceh harus menjadi bukti bahwa keduanya dapat berjalan bersama.


Perdamaian Aceh harus dijadikan proyek kebangsaan untuk membuktikan bahwa konflik dapat diubah menjadi pembangunan, bahwa luka sejarah dapat diubah menjadi rekonsiliasi, dan bahwa kekhususan daerah dapat hidup harmonis dalam NKRI. Maka, negara harus berdiri tegak menghadapi segala tindakan yang secara nyata mengarah pada kekerasan, separatisme, atau penghinaan terhadap simbol kedaulatan Indonesia. Merah Putih harus dihormati. Garuda Pancasila harus dihormati. NKRI harus dipertahankan.


Tetapi negara juga harus berdiri di samping rakyat Aceh: memastikan kesejahteraan dinikmati secara merata, keadilan ditegakkan, korupsi diberantas, pelayanan publik diperbaiki, dan kekhususan Aceh dihormati dalam kerangka konstitusi.


Itulah jalan untuk memenangkan hati rakyat. Dan ketika rakyat Aceh merasa bahwa keadilan, kesejahteraan, martabat, serta masa depan mereka benar-benar dijamin dalam Indonesia, ruang bagi anasir separatis dan anti-Indonesia akan semakin sempit—hingga pada akhirnya kehilangan alasan sosial untuk tumbuh.


Menjaga NKRI, dengan demikian, bukan hanya perkara menjaga Merah Putih dari tangan yang hendak menurunkannya. Menjaga NKRI juga berarti memastikan tidak ada rakyat Indonesia yang merasa ditinggalkan oleh negaranya sendiri.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Terkini

X