• Kamis, 19 November 2026

Anak Tuha dan Negara yang Harus Berdiri di Sisi Marhaen

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Rabu, 19 Agustus 2026 | 05:50 WIB

Terlebih lagi, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (4) bahkan menegaskan prinsip demokrasi ekonomi, kebersamaan dan efisiensi berkeadilan.


Maka, kewenangan negara dalam bidang agraria bukanlah mandat untuk menjadi pelindung kepentingan pemilik modal. Negara memperoleh kewenangan tersebut justru agar sumber daya agraria dikelola untuk kepentingan rakyat.


Masalahnya, dalam banyak konflik agraria, negara sering terlihat lebih cepat hadir ketika harus mengamankan aktivitas perusahaan daripada ketika harus memastikan hak dan kepentingan masyarakat terlindungi. Pengalaman Anak Tuha menunjukkan betapa rumitnya persoalan tersebut. Pada 2023, pemerintah daerah, kepolisian, TNI, BPN dan perusahaan bahkan terlibat dalam proses penanganan konflik.


Pada 2025, pemerintah daerah juga menyatakan adanya upaya membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria, sementara DPRD Lampung Tengah berencana membentuk panitia khusus untuk menghasilkan rekomendasi penyelesaian konflik.


Langkah-langkah tersebut patut diapresiasi. Tetapi penyelesaian konflik agraria membutuhkan lebih dari sekadar mediasi.


Negara harus melakukan audit agraria yang transparan dan partisipatif. Seluruh dokumen HGU, sejarah peralihan hak, batas-batas konsesi, penggunaan lahan, serta sejarah penguasaan masyarakat harus dibuka dan diverifikasi.


Masyarakat harus diberi posisi yang setara dalam proses tersebut. Bukan sekadar menjadi objek sosialisasi, melainkan subjek yang memiliki hak untuk didengar dan menentukan masa depan ruang hidupnya.


Apalagi, pada 2025 masyarakat tiga kampung kembali menduduki lahan dan menolak skema kebun plasma 20 persen karena mengaku tidak dilibatkan dalam proses pembahasannya. Jika benar demikian, negara harus bertanya: untuk siapa sebuah kesepakatan dibuat apabila kelompok yang paling berkepentingan justru merasa tidak dilibatkan?


Persoalan Anak Tuha juga harus dibaca melalui gagasan Bung Karno mengenai Marhaenisme. Bagi Bung Karno, Marhaen adalah rakyat kecil yang memiliki alat produksi sederhana tetapi hidup dalam tekanan struktur ekonomi yang tidak adil. Karena itu, perjuangan politik tidak boleh berhenti pada pergantian pemerintahan, melainkan harus menghadirkan pembebasan rakyat dari struktur yang membuat mereka terus berada dalam posisi lemah.


Dalam perspektif Marhaenisme, negara tidak boleh netral secara semu ketika berhadapan dengan ketimpangan yang nyata. Negara memang harus berada di atas kepentingan golongan. Tetapi ketika kekuatan para pihak tidak seimbang, sikap “netral” justru dapat menghasilkan ketidakadilan. Membiarkan korporasi yang memiliki modal dan kekuatan hukum berhadapan secara langsung dengan masyarakat tani tanpa koreksi struktural berarti membiarkan pihak yang kuat menentukan aturan permainan.


Karena itu, keberpihakan kepada masyarakat Anak Tuha bukan berarti negara harus melanggar hukum atau mengambil tanah perusahaan secara sewenang-wenang. Keberpihakan berarti negara memastikan hukum bekerja secara adil, transparan dan tidak diskriminatif.


Bung Karno tidak mengajarkan negara menjadi alat kapitalis. Negara harus menjadi alat untuk mewujudkan keadilan sosial.


Solusi konflik Anak Tuha harus diletakkan dalam kerangka reforma agraria. Reforma agraria bukan sekadar redistribusi tanah, tetapi juga penataan ulang relasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar ketimpangan agraria dapat dikurangi.


Kajian akademik mengenai asas fungsi sosial tanah juga menegaskan bahwa prinsip tersebut berkaitan dengan perlindungan hak masyarakat dan pelaksanaan reforma agraria, termasuk redistribusi tanah, konsolidasi tanah dan penertiban tanah terlantar.


Karena itu, pemerintah harus berani memeriksa kembali apakah seluruh pemanfaatan lahan dalam konflik Anak Tuha telah sesuai dengan tujuan pemberian HGU dan kepentingan sosial yang melekat pada tanah. Jika ditemukan pelanggaran, penyalahgunaan, ketidaksesuaian pemanfaatan, atau persoalan administratif dalam proses penguasaan tanah, negara harus bertindak tegas sesuai hukum.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Terkini

X