• Kamis, 19 November 2026

Anak Tuha dan Negara yang Harus Berdiri di Sisi Marhaen

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Rabu, 19 Agustus 2026 | 05:50 WIB

Sebaliknya, jika secara hukum sebagian klaim masyarakat memang tidak dapat dibenarkan, pemerintah juga wajib memberikan penjelasan yang transparan sekaligus memastikan masyarakat tidak kehilangan sumber penghidupan tanpa solusi yang adil dan berkelanjutan.


Konflik agraria yang berlarut-larut merupakan tanda bahwa ada persoalan struktural yang belum diselesaikan. Karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus membentuk mekanisme penyelesaian yang independen, terbuka dan melibatkan masyarakat Anak Tuha, PT BSA, BPN, pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil serta lembaga terkait.


Pertama, lakukan audit dan verifikasi agraria secara menyeluruh.


Kedua, hentikan pendekatan represif selama proses penyelesaian berlangsung dan pastikan aparat tidak digunakan untuk memperuncing konflik.


Ketiga, buka seluruh dokumen yang menjadi dasar penguasaan HGU sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan keterbukaan informasi.


Keempat, hitung dampak sosial-ekonomi konflik terhadap masyarakat, bukan hanya nilai ekonomis tanaman.


Kelima, pastikan setiap solusi memiliki legitimasi masyarakat yang terdampak langsung.


Dan keenam, apabila diperlukan, gunakan instrumen reforma agraria untuk menyelesaikan akar persoalan, bukan sekadar memindahkan konflik dari satu generasi ke generasi berikutnya.


Konflik Anak Tuha pada akhirnya adalah ujian bagi keberpihakan negara. Negara tidak boleh hanya mengatakan bahwa hukum harus dihormati. Negara juga harus memastikan bahwa hukum tersebut menghasilkan keadilan. Sebab hukum yang hanya memberikan kepastian kepada pihak yang kuat, sementara rakyat kecil terus kehilangan ruang hidup, pada akhirnya akan kehilangan legitimasi sosialnya.


PT BSA memiliki hak untuk memperoleh kepastian hukum. Tetapi masyarakat Anak Tuha juga memiliki hak untuk memperoleh keadilan, perlindungan dan kepastian atas masa depan kehidupan mereka.


Keduanya tidak harus dipertentangkan. Namun, ketika terjadi ketimpangan kekuatan, negara wajib hadir untuk memastikan pihak yang lemah tidak menjadi korban.


Inilah makna negara kesejahteraan. Inilah semangat Pasal 33 UUD 1945. Dan inilah relevansi Marhaenisme Bung Karno di tengah konflik agraria hari ini.


Negara harus berpihak kepada kaum Marhaen. Bukan kepada kapitalisme yang menjadikan tanah semata-mata sebagai instrumen akumulasi keuntungan.


Anak Tuha tidak membutuhkan negara yang sekadar menjadi penonton. Anak Tuha membutuhkan negara yang hadir, mendengar, mengoreksi ketimpangan dan memastikan tanah benar-benar menghadirkan kemakmuran bagi rakyat.


Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan negara bukan seberapa besar korporasi dapat menguasai tanah, melainkan seberapa banyak rakyat dapat hidup layak di atas tanah yang menjadi sumber kehidupannya.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Terkini

X